Lantik Dirjen KI Baru, Menkumham Berharap Kualitas Pelayanan Publik KI Lebih Baik Lagi
Bogor - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly melantik Dr. Freddy Harris, S.H., LLM., ACCS. sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) yang baru.
Pelantikan ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 121/TPA Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dalam sambutannya, Yasonna H Laoly mengatakan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari proses menejemen kepegawaian.
“Ini sebagai bentuk penyegaran dan sebagai langkah kebijakan yang diambil oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik pada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bidang kekayaan intelektual”, kata Yasonna H Laoly di Hotel Aston Sentul, Rabu Malam (29/11/2017).
Menkumham berharap, Dirjen KI yang baru saat ini dapat melakukan pembenahan-pembenahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual (KI), terutama menjadikannya sebagai salah satu yang terbaik di Kemenkumham.
Yasonna H Laoly menyampaikan beberapa hal kepada Dirjen KI yang baru, Freddy Harris. Pertama, segera laksanakan tugas dan perbaiki kualitas layanan KI, khususnya dalam hal layanan merek, paten, hak cipta dan desain industri.
Kemudian segera lakukan penataan ruang dan barang milik Negara secara tertib, rapih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan layanan publik di Kemenkumham untuk dicarikan solusi agar hal tersebut bisa ditata dengan lebih baik lagi.
Menkumham juga mengarahkan agar dilakukan penataan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan skill yang dimiliki para pegawai di lingkungan DJKI dalam rangka meningkatkan mutu kualitas layanan publik KI.
Yasonna pun menginginkan adanya percepatan pembenahan kesisteman, khususnya sistem teknologi informasi di bidang KI, sehingga proses pelayanan permohonan KI menjadi lebih cepat dan pasti.
Lanjutnya, Menkumham berharap Ditjen KI menjadi garda terdepan dalam memberikan pelindungan KI di negeri ini.
“Memang tidak mudah, banyak tantangan, karena KI ini termasuk skala internasional, tapi saya yakin dengan kemampuan dan kemauan serta kerja keras seluruh jajaran Ditjen KI, maka pelindungan terhadap KI di negeri ini dapat di optimalkan”, ujar Yasonna H Laoly.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dipimpin oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal KI (Plt. Dirjen KI), Aidir Amin Daud yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham.
Menkumham mengucapkan terima kasih kepada Aidir Amin Daud yang selama hampir dua tahun menjabat menjadi Plt. Dirjen KI.
“Saya mengapresiasi Ditjen KI selama berada dibawah kepemimpinan Plt. Dirjen KI yang cukup banyak melahirkan inovasi dan membuat terobosan percepatan dalam hal pelayanan KI”, ucap Yasonna Laoly.
Pelantikan ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 121/TPA Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dalam sambutannya, Yasonna H Laoly mengatakan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari proses menejemen kepegawaian.
“Ini sebagai bentuk penyegaran dan sebagai langkah kebijakan yang diambil oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik pada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bidang kekayaan intelektual”, kata Yasonna H Laoly di Hotel Aston Sentul, Rabu Malam (29/11/2017).
Menkumham berharap, Dirjen KI yang baru saat ini dapat melakukan pembenahan-pembenahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual (KI), terutama menjadikannya sebagai salah satu yang terbaik di Kemenkumham.
Yasonna H Laoly menyampaikan beberapa hal kepada Dirjen KI yang baru, Freddy Harris. Pertama, segera laksanakan tugas dan perbaiki kualitas layanan KI, khususnya dalam hal layanan merek, paten, hak cipta dan desain industri.
Kemudian segera lakukan penataan ruang dan barang milik Negara secara tertib, rapih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan layanan publik di Kemenkumham untuk dicarikan solusi agar hal tersebut bisa ditata dengan lebih baik lagi.
Menkumham juga mengarahkan agar dilakukan penataan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan skill yang dimiliki para pegawai di lingkungan DJKI dalam rangka meningkatkan mutu kualitas layanan publik KI.
Yasonna pun menginginkan adanya percepatan pembenahan kesisteman, khususnya sistem teknologi informasi di bidang KI, sehingga proses pelayanan permohonan KI menjadi lebih cepat dan pasti.
Lanjutnya, Menkumham berharap Ditjen KI menjadi garda terdepan dalam memberikan pelindungan KI di negeri ini.
“Memang tidak mudah, banyak tantangan, karena KI ini termasuk skala internasional, tapi saya yakin dengan kemampuan dan kemauan serta kerja keras seluruh jajaran Ditjen KI, maka pelindungan terhadap KI di negeri ini dapat di optimalkan”, ujar Yasonna H Laoly.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dipimpin oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal KI (Plt. Dirjen KI), Aidir Amin Daud yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham.
Menkumham mengucapkan terima kasih kepada Aidir Amin Daud yang selama hampir dua tahun menjabat menjadi Plt. Dirjen KI.
“Saya mengapresiasi Ditjen KI selama berada dibawah kepemimpinan Plt. Dirjen KI yang cukup banyak melahirkan inovasi dan membuat terobosan percepatan dalam hal pelayanan KI”, ucap Yasonna Laoly.
LIPUTAN TERKAIT
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran Konstitusi dalam UU Hak Cipta
Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menyampaikan keterangan resmi mewakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 30 Juni 2025. Dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Presiden RI, pemerintah menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC 2014) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 45).
Senin, 30 Juni 2025
DJKI Edukasi Pelaku UMKM Depok tentang Pentingnya Pendaftaran Merek
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya DJKI dalam kegiatan Sosialisasi Perizinan Usaha UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Depok pada 30 Juni 2025.
Senin, 30 Juni 2025
Ariel Noah dan DJKI Bahas Tantangan AI terhadap Hak Cipta Musik
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Agung Damarsasongko bersama dengan musisi Ariel NOAH membahas tantangan kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI) terhadap hak cipta musik dan lagu dalam podcast Kemenkum “Whats up” edisi ketiga Jumat 27 Juni 2025.
Jumat, 27 Juni 2025
