Bali – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), Japan Patent Office (JPO), dan Japan Funds-in-Trust Industrial Property Global menggelar Induction Training for National Focal Points of Development Agenda (DA) Projects pada 14 s.d. 15 Januari 2025, di Courtyard by Marriott, Bali. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring proyek DA, serta bertujuan untuk memperkuat kapasitas focal point dalam mengimplementasikan proyek DA di masing-masing negara, dengan fokus pada pemerataan manfaat sistem KI secara global.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu secara resmi membuka acara ini dengan menekankan mengenai pentingnya kerja sama internasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kekayaan intelektual (KI). Menurutnya, kegiatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa KI dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
"Pelatihan ini adalah langkah penting untuk menciptakan dampak nyata di lapangan, memastikan KI dapat menjadi alat yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat," ujar Razilu.
“Kami berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat mengoptimalkan peran mereka sebagai focal point di negara masing-masing serta mendorong terciptanya ekosistem KI global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Di sisi yang sama, perwakilan WIPO, Georges Ghandour, selaku Senior Counsellor dari Divisi DA Coordination, turut menyampaikan apresiasinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Kami sangat menghargai kerja sama antara WIPO dan DJKI yang memungkinkan pelaksanaan pelatihan ini. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memperkuat kapasitas focal point untuk mengimplementasikan proyek DA dengan lebih efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas," pungkas Ghandour.
Selain pembukaan, acara hari pertama juga diwarnai dengan penyerahan cinderamata kepada perwakilan WIPO sebagai simbol penghargaan atas kolaborasi yang erat antara WIPO dan DJKI. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Peserta juga mengikuti sesi networking untuk memperkuat kerja sama lintas regional.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan focal point dari negara-negara Afrika, Arab, Asia, dan Pasifik, akademisi, pemerintah daerah, serta perwakilan dari DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali.
EuroCham Indonesia melalui ICTIP Working Group bekerja sama dengan South-East Asia IP SME Helpdesk menggelar diskusi bertajuk “Safeguarding Online Consumers: Practical Approaches to Tackle Counterfeit Goods in E-Commerce” pada Rabu 11 Februari 2026 di Grand Hyatt Jakarta. Acara ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, asosiasi industri, dan mitra internasional untuk membahas upaya perlindungan konsumen digital dari peredaran barang ilegal dan palsu.
Kamis, 12 Februari 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Asosiasi Seni Tari Indonesia (ASETI) melanjutkan bahasan rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal tersebut, merupakan tindak lanjut dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penguatan pelindungan kekayaan intelektual (KI) bagi pelaku seni tari dan seni pertunjukan.
Kamis, 12 Februari 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum akan membuka booth layanan Kekayaan Intelektual dalam ajang Info Franchise dan Business Concept (IFBC) Expo 2026 yang digelar pada 13 - 15 Februari 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD. Kehadiran DJKI pada pameran bisnis dan waralaba tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan merek kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan calon franchisor atau pemilik bisnis.
Kamis, 12 Februari 2026