Kesadaran Masyarakat Masih Rendah, DJKI Gencarkan Edukasi KI

Jakarta - Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) masih tergolong rendah. Padahal, kekayaan intelektual merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi. Demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu saat menjadi narasumber dalam Program Zona Inspirasi di Kompas TV pada Senin, 20 Desember 2021.

Menurut Razilu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dapat terlihat dari jumlah permohonan KI yang jumlahnya tidak sebanding dengan penduduk Indonesia.

“Per 30 November 2021 sebanyak 216.000 jumlah permohonan KI yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, jumlah ini masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia,” tutur Razilu.

Sebelumnya pada tahun 2021, DJKI telah menjalankan berbagai upaya untuk mendukung sosialisasi kekayaan intelektual di Indonesia. Dari sisi regulasi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah membawa dampak positif bagi para musisi maupun pencipta lagu di Indonesia.

Selain itu, DJKI juga telah melakukan sosialisasi KI di 15 provinsi di Indonesia yang dihadiri lebih dari 30.000 peserta.

Lebih lanjut, Razilu menuturkan, untuk tahun 2022 DJKI telah menyusun empat kategori program unggulan yang akan dijalankan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat atas manfaat dari pelindungan KI.

Keempat program tersebut adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Transformasi Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas; Menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional serta Pendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Budaya; dan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Layanan DJKI.

“Tahun depan pencatatan hak cipta dan perpanjangan merek akan diproses secara otomatis. Jadi, dalam sepuluh sampai 15 menit sudah selesai. Selain itu, DJKI juga akan memperbarui pusat data kekayaan intelektual komunal Indonesia,” ujar Razilu.

Namun menurut Razilu, dalam menjalankan program-program tersebut juga harus ada sinergi dan kerja sama antar para pemangku kepentingan agar edukasi KI kepada masyarakat dapat berjalan dengan masif. (SYL/KAD)


TAGS

#Dirjen KI

LIPUTAN TERKAIT

Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.

Jumat, 13 Juni 2025

Selengkapnya