Kanwil Jawa Tengah Punya Fitur SIPENDAKI untuk Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual
MAGELANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil) Jawa Tengah memiliki inovasi sendiri untuk meningkatkan pendaftaran dan pelindungan kekayaan intelektual untuk masyarakat yang diayominya.
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah meluncurkan aplikasi SILANDU pada tanggal 12 Agustus 2020, di mana terdapat fitur SIPENDAKI (Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual) dapat memberi kemudahan masyarakat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya, seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri.
Tak hanya membangun aplikasi, Kanwil Jateng juga menjalin sinergitas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sosialisasinya ke 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Diharapkan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pelindungan hukum Hak Kekayaan Intelektualnya akan meningkat sehingga menciptakan daya saing UMKM itu sendiri.
Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi, memandang hal ini semakin menunjukkan progres yang menggembirakan. Hal tersebut dikatakannya disela-sela kegiatan Gowes dan Aksi Peduli Pelindungan Kekayaan Intelektual bersama Menteri Hukum dan HAM, di Magelang, Sabtu (14/11).
"Menjadi optimisme buat Kementerian Hukum dan HAM bahwa sampai pada tingkat masyarakat desa, kesadaran terkait Hak Kekayaan Intelektual cukup menggembirakan, dan ini ternyata masyarakat melihat kecenderungan kita melakukan sosialisasi terutama melalui aplikasi SILANDU sehingga masyarakat bisa langsung mengakses layanan yang ada di Kemenkumham berupa Kekayaan Intelektual," terangnya saat ditemui Tim Humas Kanwil Kemenkumham Jateng.
"Meskipun di tengah pandemi Covid 19, Jawa Tengah tetap produktif dan mudah-mudahan ini menjadi pertanda positif buat bangsa kita," sambungnya.
Kakanwil juga melihat positif terhadap upaya Kanwil Jawa Tengah melakukan inovasi melalui aplikasi SILANDU guna memberi kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses layanan di Kementerian Hukum dan HAM.
"Yang jelas apa yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar Magelang, Borobudur ini melihat informasi dari layanan informasi publik kita berkaitan dengan SILANDU. Tentu ini adalah sambutan masyarakat kita. Bapak Menteri tadi juga mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar Magelang dan Borobudur, " tutupnya.
Sebagai informasi, masyarakat saat ini juga dapat memanfaatkan layanan permohonan kekayaan intelektual secara virtual melalui IPROLINE (IP Online).
Penulis: DAW
Editor: KAD
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah meluncurkan aplikasi SILANDU pada tanggal 12 Agustus 2020, di mana terdapat fitur SIPENDAKI (Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual) dapat memberi kemudahan masyarakat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya, seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri.
Tak hanya membangun aplikasi, Kanwil Jateng juga menjalin sinergitas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sosialisasinya ke 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Diharapkan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pelindungan hukum Hak Kekayaan Intelektualnya akan meningkat sehingga menciptakan daya saing UMKM itu sendiri.
Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi, memandang hal ini semakin menunjukkan progres yang menggembirakan. Hal tersebut dikatakannya disela-sela kegiatan Gowes dan Aksi Peduli Pelindungan Kekayaan Intelektual bersama Menteri Hukum dan HAM, di Magelang, Sabtu (14/11).
"Menjadi optimisme buat Kementerian Hukum dan HAM bahwa sampai pada tingkat masyarakat desa, kesadaran terkait Hak Kekayaan Intelektual cukup menggembirakan, dan ini ternyata masyarakat melihat kecenderungan kita melakukan sosialisasi terutama melalui aplikasi SILANDU sehingga masyarakat bisa langsung mengakses layanan yang ada di Kemenkumham berupa Kekayaan Intelektual," terangnya saat ditemui Tim Humas Kanwil Kemenkumham Jateng.
"Meskipun di tengah pandemi Covid 19, Jawa Tengah tetap produktif dan mudah-mudahan ini menjadi pertanda positif buat bangsa kita," sambungnya.
Kakanwil juga melihat positif terhadap upaya Kanwil Jawa Tengah melakukan inovasi melalui aplikasi SILANDU guna memberi kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses layanan di Kementerian Hukum dan HAM.
"Yang jelas apa yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar Magelang, Borobudur ini melihat informasi dari layanan informasi publik kita berkaitan dengan SILANDU. Tentu ini adalah sambutan masyarakat kita. Bapak Menteri tadi juga mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar Magelang dan Borobudur, " tutupnya.
Sebagai informasi, masyarakat saat ini juga dapat memanfaatkan layanan permohonan kekayaan intelektual secara virtual melalui IPROLINE (IP Online).
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
