Chiang Mai - Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual memimpin Rapat Rencana Aksi 2016-2025 terkait Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT). ASEAN IPR setiap tahun dilaksanakan dalam pertemuan Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC).
“Kita memimpin di bidang SDGPTEBT karena pengalaman kita dalam menangani pelindungan kekayaan intelektual, alam dan budaya di Indonesia yang memang kaya ini,” ujar Sri Lastami selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam the 68th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) pada 9 Desember 2022 di Chiang Mai, Thailand.
Selan itu, Indonesia juga memimpin penyampaian rencana aksi dalam bidang pelindungan hak cipta termasuk di dalamnya study and guidebook untuk Lembaga Manajemen Kolektif, dan pengembangan Helpdesk KI untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di level Asia Tenggara.
Dalam kesempatan ini, Indonesia juga sempat berkonsultasi dengan Organsasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang merupakan salah satu mitra utama dalam implementasi Rencana Aksi Intelektual ASEAN IPR ini. Dalam pertemuan dengan WIPO dibahas mengenai progres implementasi aksi yang telah direncakan bekerja sama dengan WIPO.
“Pertemuan ini juga membahas rencana pembuatan beberapa Memorandum of Understanding (MoU) antara ASEAN dengan WIPO terkait pemajuan kerja sama KI, serta penjajakan asistensi WIPO untuk memfasilitasi negosiasi ASEAN IP Framework Agreement (perjanjian di bidang kekayaan intelektual yang akan dibentuk oleh negara negara anggota ASEAN),” lanjut Lastami.
Pertemuan 68th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) digelar pada 6-9 Desember 2022. Pertemuan ini pada dasarnya membahas monitoring dan implementasi rencana aksi KI ASEAN 2016-2025 atau biasa dikenal sebagai ASEAN IPR Action Plan 2016-2025.
Dalam acara ini, delegasi dari Indonesia antara lain Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Dede Mia Yusanti, Koordinator Pemeriksaan Paten, Rani Nuradi, Sub Koordinator Kerja Sama Regional, Erny Trisniawaty, dan Analis Perjanjian Kerja Sama, Andika Wilatikta.(KAD/DIT)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025