Gelar Sidang Terbuka, KBP Terima Dua Permohonan Banding Paten
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) terima dua permohonan banding paten melalui sidang terbuka yang digelar melalui kanal Youtube Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis, 9 Juni 2022.
Melalui sidang pertama yang diketuai oleh Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL. dengan anggota Ir. Ikhsan, M.Si., Ir. Razilu, M.Si.., CGCAE, Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M., dan Prof. Ir. Warjito M.Sc. Ph.D. memutuskan untuk menerima permohonan banding paten dengan nomor registrasi 02/KBP/I/2021.
“Majelis banding paten memutuskan untuk menerima klaim 1 sampai dengan klaim 4 dari permohonan banding atas penolkaan permohonan paten sederhana dengan nomor S00201706199 dengan judul Solusi Pemotongan Untuk Menghindari Kerutan Pada Tepi Kursi Sling,” terang Aribudhi.
Menurut Aribudhi, permohonan banding paten tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (2) Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Dalam kesempatan yang sama, sidang kedua yang diketuai oleh Aziz Saeffulloh, S.T. memutuskan untuk menerima permohonan banding paten terhadap koreksi atas deskripsi paten dengan nomor IDP000075332 yang berjudul Alat Ejeksi Bahan Cairan dengan nomor registrasi 16/KBP/IV/2021.
Menurut Aziz, majelis banding paten menerima permohonan banding tersebut terhadap koreksi atas klaim 2, klaim 5, dan klaim 7 serta penambahan klaim 15 dan klaim 16, serta permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 69 ayat (4) dan ayat (5) UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.
Selanjutnya, majelis banding paten juga meminta Menteri Hukum dan Ham RI untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding melalui media elektronik dan/atau non elektronik.
“Majelis banding paten meminta Menkumham untuk menindaklanjuti dengan mengubah lapiran pada sertifikat,” pungkas Aziz. (daw/dit)
Melalui sidang pertama yang diketuai oleh Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL. dengan anggota Ir. Ikhsan, M.Si., Ir. Razilu, M.Si.., CGCAE, Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M., dan Prof. Ir. Warjito M.Sc. Ph.D. memutuskan untuk menerima permohonan banding paten dengan nomor registrasi 02/KBP/I/2021.
“Majelis banding paten memutuskan untuk menerima klaim 1 sampai dengan klaim 4 dari permohonan banding atas penolkaan permohonan paten sederhana dengan nomor S00201706199 dengan judul Solusi Pemotongan Untuk Menghindari Kerutan Pada Tepi Kursi Sling,” terang Aribudhi.Menurut Aribudhi, permohonan banding paten tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (2) Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Dalam kesempatan yang sama, sidang kedua yang diketuai oleh Aziz Saeffulloh, S.T. memutuskan untuk menerima permohonan banding paten terhadap koreksi atas deskripsi paten dengan nomor IDP000075332 yang berjudul Alat Ejeksi Bahan Cairan dengan nomor registrasi 16/KBP/IV/2021.
Menurut Aziz, majelis banding paten menerima permohonan banding tersebut terhadap koreksi atas klaim 2, klaim 5, dan klaim 7 serta penambahan klaim 15 dan klaim 16, serta permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 69 ayat (4) dan ayat (5) UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.
Selanjutnya, majelis banding paten juga meminta Menteri Hukum dan Ham RI untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding melalui media elektronik dan/atau non elektronik.
“Majelis banding paten meminta Menkumham untuk menindaklanjuti dengan mengubah lapiran pada sertifikat,” pungkas Aziz. (daw/dit)
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
