Jakarta — Memahami Kekayaan Intelektual (KI) menjadi langkah penting dalam memulai usaha maupun menciptakan sebuah karya. Pengetahuan tentang KI membantu masyarakat melindungi ide, inovasi, dan karya secara hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadirkan platform Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII).
EKII merupakan platform pembelajaran resmi DJKI yang menyediakan edukasi berbagai jenis KI, mulai dari Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, hingga jenis KI lainnya. Platform ini dapat diikuti oleh siapa saja, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami KI.
“Melalui EKII, kami ingin memastikan masyarakat dapat belajar Kekayaan Intelektual dengan cara yang mudah, fleksibel, dan dapat diakses oleh siapa saja,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, di Kantor DJKI, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.
Hermansyah menekankan pentingnya literasi KI agar masyarakat mampu melindungi karya dan inovasinya sejak awal. Oleh karena itu, EKII menggunakan metode e-learning atau pembelajaran tanpa tatap muka langsung sehingga peserta dapat belajar secara mandiri sesuai kebutuhan.
Seluruh materi dan tugas pembelajaran di EKII dapat diakses melalui komputer maupun telepon genggam. Metode ini dirancang fleksibel, hemat biaya, dan dapat diikuti kapan saja serta di mana saja.
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program pembelajaran di EKII, pendaftarannya cukup mudah. Langkah awal hanya perlu membuka laman ekii.dgip.go.id, klik menu Masuk di pojok kanan atas, lalu pilih Daftar Sekarang. Setelah mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, peserta diminta melakukan verifikasi akun melalui email.
Sementara itu, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, menyampaikan bahwa kehadiran EKII merupakan bagian dari upaya DJKI untuk memperluas akses edukasi KI bagi masyarakat. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat, terlebih semua kelas di EKII dapat diikuti secara gratis.
“Seluruh program pembelajaran di EKII dapat diikuti secara gratis. Peserta tidak hanya memperoleh materi yang lengkap dan resmi dari DJKI, tetapi juga berkesempatan mendapatkan sertifikat resmi setelah menyelesaikan program pembelajaran,” kata Yasmon.
Setelah akun aktif, peserta dapat masuk kembali ke laman EKII, memilih menu program, serta menentukan jenis pembelajaran yang diinginkan. Program dapat diselesaikan secara mandiri hingga peserta memperoleh sertifikat.
Sebagai informasi, program belajar mandiri yang paling diminati di EKII adalah materi Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar, Tingkat Menengah, dan Tingkat Lanjut. Melalui EKII, DJKI berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya KI sebagai aset strategis dalam berkarya dan berusaha.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai EKII, masyarakat dapat menghubungi surel ekii@dgip.go.id atau mengakses informasi Kekayaan Intelektual lainnya melalui laman resmi dgip.go.id.
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding uraian deskripsi dan klaim dari PT. SARANA KENTJANA INDO dan PT. Indonesia Power yang berlangsung pada 10 Maret 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selasa, 10 Maret 2026
Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif, para desainer kini memiliki peluang lebih luas untuk memasarkan karyanya tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Melalui skema lisensi desain industri, sebuah ide atau rancangan visual dapat diproduksi secara massal oleh mitra manufaktur yang telah memiliki kapasitas produksi dan jaringan distribusi. Model kolaborasi ini memungkinkan pemilik desain memperoleh royalti sekaligus memperluas jangkauan pasar, sehingga kreativitas dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Selasa, 10 Maret 2026
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026