DWP DJKI Dukung Penguatan Peran Strategis Perempuan dalam Pendidikan Anak Bangsa pada HUT ke-26 DWP

Jakarta - Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menghadiri kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) pada Rabu, 10 Desember 2025 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta. 

Kegiatan yang mengusung tema "Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan Dalam Pendidikan Anak Bangsa Untuk Indonesia Emas 2045", bertujuan memperkuat peran strategis perempuan dalam pendidikan keluarga dan anak bangsa, mengoptimalkan peran DWP sebagai organisasi yang solid dan bermanfaat, melaksanakan program DWP yang berdampak langsung pada anggota dan masyarakat, menumbuhkan kebersamaan, solidaritas, dan semangat melayani, serta menegaskan peran DWP sebagai Mitra Strategis Pemerintah. 

Acara ini turut disemarakkan oleh kegiatan bazar dan talkshow, diantaranya talkshow mengenai “Tren Cyber Fraud Terkini: Cerdas di Era Digital” yang diisi oleh Wani Sabu selaku SR Adviser Fraud Banking Investigation BCA, serta talkshow “Digitalpreneurship Menembus Batas: Usaha di Era Digital” yang diisi oleh Edward Kilian selaku Group Head Emerging Business Blibli. 

Hadir dalam acara tersebut Penasehat DWP Kementerian Koordinator Bidang Hukum,  Imigrasi dan Pemasyarakatan Ny. Otto Hasibuan, Ketua DWP Kementerian Hukum Ny. Ully Nico Afinta,  Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum, Pengurus DWP Kementerian Hukum, perwakilan dari DWP DJKI Ny. Septi Marwoto Andriensjah, Ny. Susi Arie Ardian, Ketua DWP Kantor Wilayah Kemenkum, serta Perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita. (CRZ) 

 



LIPUTAN TERKAIT

Tokoh Fiksi Tercatat, Pencipta Bermartabat

Tokoh fiksi ikonik kerap menjadi elemen utama yang membuat seorang pencipta dikenal, diakui, dan memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri kreatif. Karakter fiksi yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari cerita, tetapi juga dapat berkembang menjadi aset kekayaan intelektual bernilai ekonomi yang perlu dilindungi secara hukum.

Selasa, 20 Januari 2026

Regulasi LMK Jadi Sorotan dalam RDP Komisi XIII DPR RI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi Hak Cipta, khususnya dalam pengelolaan royalti dan pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penguatan regulasi ini dinilai penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pengelolaan royalti oleh LMK bagi para pencipta dan pemilik hak terkait.

Senin, 19 Januari 2026

Salah Waktu Publikasi Invensi, Potensi Paten Ditolak

Jumlah permohonan paten di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI mencatat sebanyak 5.868 permohonan paten yang diajukan oleh inventor dalam negeri. Namun, peningkatan permohonan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan tingginya jumlah paten yang berhasil memperoleh status granted.

Senin, 19 Januari 2026

Selengkapnya