Jakarta – Kolaborasi antara musisi Isyana Sarasvati dan mahasiswa Universitas Ciputra telah melahirkan karya visual berupa ilustrasi panggung dan desain album yang menarik dan unik. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan industri kreatif dapat menghasilkan karya inovatif yang tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga berpotensi menjadi aset kekayaan intelektual.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyebut karya yang dihasilkan dalam kolaborasi tersebut menjadi contoh bagaimana proses kreatif mahasiswa dapat berkembang menjadi desain yang memiliki unsur kebaruan dan keunikan visual. Apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan, desain tersebut dapat diajukan sebagai Desain Industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh pelindungan hukum.
“Perguruan tinggi dapat menjadi ruang yang subur bagi lahirnya karya kreatif yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga memiliki potensi pelindungan kekayaan intelektual apabila didaftarkan secara resmi,” ujar Herman pada 13 Maret 2026 di Kantor DJKI, Jakarta Selatan.
Pengalaman Universitas Ciputra menunjukkan bahwa proses kreatif di lingkungan kampus dapat menghasilkan karya yang tidak hanya berfungsi sebagai tugas akademik, tetapi juga berpotensi menjadi desain yang bernilai ekonomi. Melalui kolaborasi dengan praktisi industri seperti Isyana Sarasvati, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam mengembangkan ide kreatif yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
Komitmen Universitas Ciputra dalam pelindungan kekayaan intelektual juga tercermin dari peran aktif Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di bawah LPPM yang secara konsisten mendorong dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk mencatatkan karya mereka ke DJKI. Upaya ini membuahkan hasil ketika pada tahun 2020 Universitas Ciputra meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan jumlah permohonan Desain Industri terbanyak.
Lebih lanjut, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Agung Damarsasongko menyebut praktik tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi dapat berperan sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran pelindungan kekayaan intelektual di kalangan generasi muda. Dengan mendaftarkan desain yang memiliki unsur kebaruan, para kreator memperoleh hak eksklusif atas karyanya sehingga dapat mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
“DJKI terus mengajak para kreator, pelaku usaha, serta institusi pendidikan untuk semakin aktif melindungi karya kreatif mereka melalui sistem pendaftaran kekayaan intelektual. Pelindungan desain industri tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta desain, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan ekonomi melalui lisensi maupun kerja sama komersial,” ujar Agung.
Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan pelaku industri kreatif, semakin banyak karya inovatif diharapkan dapat lahir dan memperoleh pelindungan kekayaan intelektual. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kreativitas nasional sekaligus memastikan bahwa karya anak bangsa memiliki nilai tambah dan daya saing di masa depan.
Rencana pengembangan Pilot Project GI Tourism Dieng mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dukungan tersebut dibahas dalam audiensi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, 15 September 2026, menjelang uji jalur GI Tourism yang akan berlangsung pada 21–23 September 2026.
Selasa, 15 September 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mendorong hasil riset perguruan tinggi di Sulawesi Utara tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi dikembangkan menjadi invensi yang terlindungi dan siap menuju hilirisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Penulisan Deskripsi Paten, Penguatan dan Fungsi Sentra KI di Perguruan Tinggi di Politeknik Negeri Manado, Selasa 15 September 2026.
Selasa, 15 September 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum merespon cepat Putusan Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Respon tersebut dilakukan dengan memperkuat kualitas dan kepastian hukum sistem paten melalui penyesuaian tata laksana pemeriksaan dan banding paten, penguatan koordinasi lintas sektor, serta persiapan penyempurnaan regulasi paten.
Selasa, 15 September 2026