DJKI Luncurkan Roadmap KI, Dorong Ekonomi Berbasis Inovasi

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, menggelar Kick Off Roadmap Kekayaan Intelektual (KI) di Graha Pengayoman, Jakarta pada Rabu, 4 Juni 2025. Peluncuran ini merupakan bagian dari acara Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2025.

Roadmap ini disusun sebagai panduan arah strategis, kebijakan, dan tahapan konkret pengembangan KI nasional dalam jangka 10 tahun ke depan. Penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bappenas, BRIN, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, industri, hingga masyarakat.

“Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjadikan KI sebagai pilar utama pembangunan ekonomi di Indonesia. KI bukan lagi sekadar pelindungan hukum, melainkan motor penggerak kemajuan ekonomi nasional yang berbasis inovasi, kreativitas, dan keberlanjutan,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu.

Roadmap KI ini berfokus pada enam pilar strategis, yaitu peningkatan literasi dan edukasi KI; fasilitasi pendaftaran dan pelindungan; penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan; komersialisasi KI; digitalisasi layanan KI dan kerja sama internasional.

Selain itu, roadmap ini dirancang dalam tiga tahapan yakni:

  1. Tahap I (2025–2026): Penguatan fondasi hukum, edukasi masyarakat, serta konsolidasi sistem dan data nasional;

  2. Tahap II (2027–2029): Penguatan ekosistem inovasi daerah dan kelembagaan;

  3. Tahap III (2030–2035): Menjadikan Indonesia sebagai regional IP hub dan basis ekonomi kreatif ekspor.

Keberhasilan roadmap akan diukur melalui beberapa indikator, seperti meningkatnya pertumbuhan permohonan KI, tumbuhnya nilai ekonomi produk berbasis KI, serta keterlibatan aktif UMKM dan institusi pendidikan dalam ekosistem KI nasional.

“Dengan adanya roadmap ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem KI yang kondusif, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” tambah Razilu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa roadmap ini merupakan tonggak strategis untuk memperkuat ekosistem KI Indonesia yang adaptif terhadap dinamika global dan era digital. 

“Harapannya, roadmap ini akan menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan nasional dan daerah terkait KI, serta mendukung visi besar Presiden Republik Indonesia dalam Asta Cita 2024–2029,” ujar Supratman. (Arm/Syl)

 



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Banjir Atensi di IFBC Expo Bandung: Permudah Akses KI untuk Pelaku Usaha

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan komitmen penuhnya dalam mendukung ekosistem wirausaha di Indonesia. Melalui Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang diselenggarakan pada 18 Juli 2025 di Gedung Graha Manggala Siliwangi, Bandung ini, DJKI berpartisipasi aktif menghadirkan stan layanan informasi, konsultasi dan asistensi terkait kekayaan intelektual (KI).

Sabtu, 19 Juli 2025

DJKI Kembali Gandeng WIPO Susun Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Dukung Indonesia Emas 2045

Sebagai bentuk komitmen mendukung visi Indonesia Emas 2045, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus mempersiapkan langkah konkret melalui penguatan peran kekayaan intelektual (KI) dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral bersama World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss pada Jumat, 18 Juli 2025.

Jumat, 18 Juli 2025

DJKI dan Bareskrim POLRI Bahas Finalisasi PKS Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menggelar rapat koordinasi membahas finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI). Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Awaloedin Djamin, Markas Besar POLRI, Jakarta Selatan pada 18 Juli 2025 ini merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara DJKI dan POLRI yang telah ditandatangani pada 14 Mei 2025.

Jumat, 18 Juli 2025

Selengkapnya