DJKI Gelar FGD Tentang Resale dan Rental Rights di Yogyakarta
Yogyakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Resale Rights and Rental Rights atas karya cipta di Hotel Marriott Yogyakarta pada Kamis, 19 Mei 2022.
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga mengatakan bahwa pada tahun 2022 berdasarkan pada roadmap prioritas program DJKI telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta. Hal ini diimplementasikan melalui rangkaian kegiatan salah satunya adalah Penguatan kebijakan Kekayaan Intelektual (KI).
"Penguatan kebijakan KI salah satunya adalah dengan menggali potensi dan masukan dari keterwakilan masyarakat melalui kegiatan Focus Group Discussions yang mengangkat tema Resale Rights and Rental Rights," ujarnya saat membacakan laporan kegiatan.
Selaras dengan hal tersebut, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Y. Ambeg Paramarta mengatakan bahwa Resale Rights merupakan hak ekonomi yang dimodifikasi dari hak moral pada hak cipta.
“Pada tingkat operasionalnya prinsip ini adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk menarik ciptaan dan/atau mendapat keuntungan dari penjualan ciptaannya,” ujarnya.
Resale Rights sendiri didasari oleh prinsip droit de suite yang menyatakan bahwa hak kebendaan akan melekat pada bendanya kemana pun benda itu berada. Penggunaan prinsip droit de suite dilatarbelakangi oleh teori Unjust Enrichment yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya atas beban orang lain.
Saat ini, kedudukan Indonesia untuk mengatur lebih lanjut mengenai Resale dan Rental Rights atas karya seni rupa menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan para seniman karya seni rupa.
Namun demikian, Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur tentang Resale Rights, karena di Indonesia masih diperbolehkan pengalihan hak ekonomi dengan sistem jual putus.
“Sistem ini bertentangan dengan prinsip droit de suite dalam Hak Cipta, sehingga membuat hak ekonomi pencipta menjadi kurang terlindungi,” jelas Ambeg.
Meskipun demikian, Ambeg menjelaskan bahwa Indonesia dapat mengadopsi sistem Resale Rights dalam suatu peraturan yang terkodifikasi melalui UU Hak Cipta karena Indonesia sudah memiliki Collecting Society atau pasar seni yang dapat mendukung penerapan sistem Resale Rights.
“Hal ini tentunya dapat mewujudkan peraturan yang ideal dalam hak cipta,” lanjutnya.
Ambeg berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bersumber dari informasi yang lebih detail dari masing-masing partisipan, yaitu karakteristik, ide, pendapat, perilaku dan lainnya terkait tentang Resale Rights.
“Tidak hanya itu, saya berharap akan adanya informasi dan pengalaman baru tentang pemecahan masalah sebagai bagian dari upaya advokasi yang dihasilkan oleh partisipan terkait Resale Rights,” pungkas Ambeg.
Pada kesempatan yang sama, DJKI juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada UGM untuk komitmennya dalam mendorong perkembangan KI di Indonesia sehingga berhasil mendapatkan penghargaan WIPO IP Enterprise Medal karena dinilai berhasil menghilirkan sejumlah riset dan inovasi ke industri dan masyarakat.
Sebagai informasi, medali tersebut telah diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden kepada Prof. Panut selaku Rektor UGM saat Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual di Istana Negara lalu. (CAN/SYL)
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga mengatakan bahwa pada tahun 2022 berdasarkan pada roadmap prioritas program DJKI telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta. Hal ini diimplementasikan melalui rangkaian kegiatan salah satunya adalah Penguatan kebijakan Kekayaan Intelektual (KI).
"Penguatan kebijakan KI salah satunya adalah dengan menggali potensi dan masukan dari keterwakilan masyarakat melalui kegiatan Focus Group Discussions yang mengangkat tema Resale Rights and Rental Rights," ujarnya saat membacakan laporan kegiatan.
Selaras dengan hal tersebut, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Y. Ambeg Paramarta mengatakan bahwa Resale Rights merupakan hak ekonomi yang dimodifikasi dari hak moral pada hak cipta.
“Pada tingkat operasionalnya prinsip ini adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk menarik ciptaan dan/atau mendapat keuntungan dari penjualan ciptaannya,” ujarnya.
Resale Rights sendiri didasari oleh prinsip droit de suite yang menyatakan bahwa hak kebendaan akan melekat pada bendanya kemana pun benda itu berada. Penggunaan prinsip droit de suite dilatarbelakangi oleh teori Unjust Enrichment yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya atas beban orang lain.
Saat ini, kedudukan Indonesia untuk mengatur lebih lanjut mengenai Resale dan Rental Rights atas karya seni rupa menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan para seniman karya seni rupa.
Namun demikian, Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur tentang Resale Rights, karena di Indonesia masih diperbolehkan pengalihan hak ekonomi dengan sistem jual putus.
“Sistem ini bertentangan dengan prinsip droit de suite dalam Hak Cipta, sehingga membuat hak ekonomi pencipta menjadi kurang terlindungi,” jelas Ambeg.
Meskipun demikian, Ambeg menjelaskan bahwa Indonesia dapat mengadopsi sistem Resale Rights dalam suatu peraturan yang terkodifikasi melalui UU Hak Cipta karena Indonesia sudah memiliki Collecting Society atau pasar seni yang dapat mendukung penerapan sistem Resale Rights.
“Hal ini tentunya dapat mewujudkan peraturan yang ideal dalam hak cipta,” lanjutnya.
Ambeg berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bersumber dari informasi yang lebih detail dari masing-masing partisipan, yaitu karakteristik, ide, pendapat, perilaku dan lainnya terkait tentang Resale Rights.
“Tidak hanya itu, saya berharap akan adanya informasi dan pengalaman baru tentang pemecahan masalah sebagai bagian dari upaya advokasi yang dihasilkan oleh partisipan terkait Resale Rights,” pungkas Ambeg.
Pada kesempatan yang sama, DJKI juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada UGM untuk komitmennya dalam mendorong perkembangan KI di Indonesia sehingga berhasil mendapatkan penghargaan WIPO IP Enterprise Medal karena dinilai berhasil menghilirkan sejumlah riset dan inovasi ke industri dan masyarakat.
Sebagai informasi, medali tersebut telah diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden kepada Prof. Panut selaku Rektor UGM saat Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual di Istana Negara lalu. (CAN/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Di balik setiap berita yang kita baca, dari headline daring hingga kolom opini di koran pagi, tersimpan kerja keras para jurnalis yang menakar fakta dengan nurani dan merangkai kata dengan nurani dan ketelitian. Namun, sayangnya, masih banyak yang lupa bahwa tulisan-tulisan ini bukan sekadar informasi; mereka adalah karya intelektual. Dan seperti karya seni lainnya, tulisan jurnalistik juga punya pemilik, yaitu penulisnya.
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.
Rabu, 30 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Rabu, 30 April 2025
