Manado - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengimbau kepada civitas akademika di Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Sulawesi Utara untuk melindungi inovasi dan kreasinya melalui kekayaan intelektual (KI) pada Selasa, 15 November 2022.
Saat ini, UNSRAT merupakan salah satu universitas di Sulawesi Utara yang memiliki jumlah permohonan kekayaan intelektual (KI) terbanyak, salah satunya adalah hak cipta. Pada tahun 2022 telah mencatatkan 277 permohonan pencatatan ciptaan dan 75 permohonan pendaftaran paten.
“Saat ini juga, total keseluruhan permohonan paten di UNSRAT terdapat sebanyak 390 dan hal ini menjadikannya sebagai salah satu top 10 pada statistik paten perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang),” ujar Razilu.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pemahaman beserta sosialisasi KI kepada setiap perguruan tinggi dan lembaga litbang serta sentra KI untuk dapat mendorong semua potensi KI yang ada.
Untuk dapat terus mendorong peningkatan permohonan KI khususnya bagi pengelolaan Perguruan Tinggi di Indonesia, Razilu mengatakan bahwa hal ini dapat dimulai dari pembentukan Sentra KI.
“Pembentukan Sentra KI sangat diperlukan karena untuk mengusahakan alih teknologi KI serta hasil penelitian dan pemgembangan karena Sentra KI merupakan unit kerja penting dalam menunjang proses komersialisasi KI,” terangnya.
Tidak sampai di situ, Razilu menyampaikan bahwa biaya pendafataran KI bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Pendidikan atau Litbang Pemerintah telah difasilitasi oleh DJKI sehingga mereka mendapatkan harga pendaftaran KI yang lebih murah.
Menurutnya, pelindungan KI sangat berkaitan dengan peradaban sebuah bangsa. Menurutnya, bangsa yang unggul merupakan bangsa yang menjunjung tinggi dan terus mengembangkan ilmu, pengetahuan serta memiliki penghormatan pada pranata hukum atau yang disebut juga dengan rule of law.
“Dalam keseharian kita, segalanya di sekitar kita merupakan KI, jadi betapa pelindungan KI berperan penting dalam kehidupan kita,” tuturnya
Merek misalnya, Razilu mengatakan apabila hendak menjalankan usaha, diutamakan untuk segera mendaftarkan merek usahanya sebab pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file yang disederhanakan menjadi “siapa cepat dia yang dapat”. Hal ini bukan perkara siapa yang lebih dahulu menggunakan mereknya, tapi siapa yang mendaftarkan mereknya pertama kali.
Pada kesempatan ini Razilu juga menyampaikan pentingnya memahami KI yaitu untuk mengetahui bagaimana nilai moral dan nilai ekonomi dilindungi dalam setiap peraturan yang ada. Karena, ia beranggapan bahwa KI merupakan salah satu kekuatan terpenting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. (CAN/SYL)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025
Rabu, 18 Juni 2025