DJKI dan WSO Perkuat Kerja Sama dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia (BoD) DJKI menerima kunjungan kehormatan dari Ms. Thitapha Wattanapruttipaisan, Director of WIPO Singapore Office (WSO) pada tanggal 12 Februari 2025. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas tindak lanjut kerja sama terkait pengembangan pemanfaatan KI di Indonesia.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menyampaikan apresiasi atas peran serta WSO dalam berbagai program yang mendukung UMKM di Indonesia. 

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan WSO dalam program-program seperti Intellectual Property Management Clinic (IPMC) yang telah membantu para pelaku UKM memahami dan memanfaatkan KI untuk mengembangkan strategi bisnis mereka,” ujar Razilu.

Sepanjang tahun 2024, program IPMC telah sukses diadakan di dua kota besar, yaitu Jakarta dan Bandung, dengan melibatkan total 477 peserta dari sektor UMKM

“Keberhasilan program ini menjadi landasan guna menjangkau lebih banyak pelaku usaha di wilayah lain di Indonesia,” tambahnya

Pada tahun 2025, DJKI meluncurkan empat Program Unggulan, yaitu Jelajah Kekayaan Intelektual, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, serta Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak.

“Selain itu, empat Program Prioritas juga telah ditetapkan, yakni Pengembangan Kompetensi SDM DJKI, Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap KI, Penegakan Hukum KI, dan Transformasi Digital dalam layanan KI,” pungkasnya

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan komitmen WSO dalam mendukung inisiatif DJKI serta berkomitmen untuk terus mendukung ASEAN dalam mengembangkan ekosistem Kekayaan Intelektual yang inklusif dan berkelanjutan.

“Selain itu, WSO juga ingin memperkuat kerja sama dan sinergi dalam perlindungan dan promosi kekayaan intelektual di Indonesia, melalui beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain memaksimalkan nilai aset tak berwujud dalam Pengungkapan, Penilaian dan Pembiayaan dengan referensi khusus pada KI, pemanfaatan nilai KI dalam pariwisata di bawah ekonomi digital, dan promosi layanan pendaftaran KI ASEAN,” ungkap Thitapha.

Ia juga mengapresiasi upaya DJKI dalam mengembangkan berbagai program unggulan yang berkontribusi pada penguatan sistem KI nasional. 

Kedua pihak juga berkomitmen untuk memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya pelindungan KI sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi di Indonesia yang lebih kuat dan inklusif.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris DJKI Andrieansjah, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Sri Lastami, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Yasmon, serta Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati.

 



LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Ditjen AHU Sinergi Evaluasi Tarif PNBP, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU

Senin, 24 Maret 2025

Peran Penting Notaris dalam Pelindungan KI

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.

Jumat, 21 Maret 2025

Pelepasan Program Mudik Bersama 2025 Empat Kementerian: "Mudik Aman Sampai Tujuan"

Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.

Jumat, 21 Maret 2025

Selengkapnya