DJKI dan IP Task Force Terus Jaga dan Tingkatkan Hubungan Baik dengan Kedubes AS
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya menjaga dan membangun hubungan baik dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Jakarta Summer Sips and Serves : A World Cup of Tennis and All American Summer Barbecue yang diadakan pada Minggu, 31 Juli 2022 di Sultan Tennis Club.
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan undangan menghadiri kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi DJKI, khususnya Intellectual Property Taks Force (IP Task Force). Hal tersebut menunjukkan hubungan baik yang terjalin Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.
“Kami terus jaga dan bangun komunikasi yang baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, salah satunya untuk mengomunikasikan upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) pada Special 301 Report melalui perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien,” ujar Anom.
Anom mengatakan bahwa dalam waktu dekat IP Task Force dengan difasilitasi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia akan berdiskusi langsung dengan asosiasi industri AS khususnya bagi yang masih merekomendasikan status PWL terhadap Indonesia.
“Hal tersebut merupakan langkah cepat DJKI dan IP Task Force untuk memetakan dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi,” tuturnya.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode mengatakan akan mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia melalui IP Task Force untuk dapat keluar dari status PWL pada Special 301 Report tahun mendatang.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara Kedubes AS dengan DJKI khususnya IP Task Force dapat berjalan lebih erat lagi. Hal tersebut terutama untuk menegakkan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien serta tujuan Indonesia keluar dari status PWL pada Special 301 Report,” jelas Goode.
Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh USTR pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus PWL. Dari 17 asosiasi industri USTR, delapan asosiasi masih merekomendasikan status PWL bagi Indonesia. Hal itulah yang terus diupayakan DJKI bersama IP Task Force agar Indonesia bisa keluar dari status PWL. (DES/SYL)
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan undangan menghadiri kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi DJKI, khususnya Intellectual Property Taks Force (IP Task Force). Hal tersebut menunjukkan hubungan baik yang terjalin Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.
“Kami terus jaga dan bangun komunikasi yang baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, salah satunya untuk mengomunikasikan upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) pada Special 301 Report melalui perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien,” ujar Anom.
Anom mengatakan bahwa dalam waktu dekat IP Task Force dengan difasilitasi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia akan berdiskusi langsung dengan asosiasi industri AS khususnya bagi yang masih merekomendasikan status PWL terhadap Indonesia.
“Hal tersebut merupakan langkah cepat DJKI dan IP Task Force untuk memetakan dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi,” tuturnya.
Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode mengatakan akan mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia melalui IP Task Force untuk dapat keluar dari status PWL pada Special 301 Report tahun mendatang.
“Kami berharap kerja sama yang baik antara Kedubes AS dengan DJKI khususnya IP Task Force dapat berjalan lebih erat lagi. Hal tersebut terutama untuk menegakkan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien serta tujuan Indonesia keluar dari status PWL pada Special 301 Report,” jelas Goode.
Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh USTR pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus PWL. Dari 17 asosiasi industri USTR, delapan asosiasi masih merekomendasikan status PWL bagi Indonesia. Hal itulah yang terus diupayakan DJKI bersama IP Task Force agar Indonesia bisa keluar dari status PWL. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Renstra Kemenkum 2025–2029 Dukung Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan visi dan misi kementerian yang dipimpinnya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu upayanya adalah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Selasa, 29 April 2025
DJKI Dorong Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmen dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya ini merupakan bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Senin, 28 April 2025
DJKI Resmikan Mobile IP Clinic Serentak se-Indonesia dalam Peringatan Hari KI Sedunia 2025
Tangerang – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum secara resmi membuka kegiatan Mobile Intellectual Property (IP) Clinic serentak di seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25 yang dilaksanakan di Kantor DJKI Tangerang pada 26 April 2025. Dengan mengusung tema (KI) nasional Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital, acara ini menjadi momentum penting dalam mendorong pelindungan dan pengembangan kreativitas anak bangsa di era digital.
Sabtu, 26 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Rabu, 30 April 2025
DJKI Serahkan Surat Pencatatan KIK dan Sertifikat Merek Kolektif dari Bukittinggi
Rabu, 30 April 2025
