DJKI Berikan Pemahaman KI kepada Masyarakat di Papua Barat
Sorong - Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pelindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yaitu Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik KI Bergerak di 33 provinsi di Indonesia.
Di Kota Sorong, Papua Barat, DJKI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat menggelar MIC yang dimulai pada tanggal 20 Juni s.d. 22 Juni 2022. MIC memungkinkan masyarakat sebagai pemohon kekayaan intelektual (KI) untuk dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan para ahli kekayaan intelektual dan mengikuti diseminasi dan edukasi KI.
Pada kegiatan diseminasi KI, Pemeriksa Paten Ahli Madya Nico E. Soelistyono memberikan paparan mengenai pemeliharaan hak paten.
"Dengan melindungi kekayaan intelektual (KI) yang kita miliki, maka kita mempunyai hak untuk memonopoli dan melarang orang lain untuk menggunakan KI tersebut tanpa izin," jelas Nico.
Selanjutnya, Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Achmad Iqbal Taufiq memberikan penjelasan mengenai ketentuan dalam pelindungan hak cipta.
"Mengubah suatu ciptaan, misalnya mengubah lirik lagu ciptaan orang lain itu tidak boleh. Apabila ingin melakukan cover lagu harus ditulis jelas pada deskripsi siapa penciptanya," ujar Iqbal.
Hak cipta di Provinsi Papua Barat merupakan KI yang paling banyak dimohonkan. Hingga 20 Juni 2022, telah tercatat sebanyak 144 pengajuan pencatatan ciptaan. Hal ini disebabkan karena banyaknya seniman di Bumi Kasuari ini.
Sedangkan, pada paparan mengenai desain industri, Pemeriksa Desain Ahli Muda Sapta Rika mengingatkan masyarakat untuk mengajukan permohonan desain industri sesegera mungkin saat kebaruannya masih segar.
"Terdapat tiga prinsip dalam pelindungan desain industri, yaitu konstitusi, kebaruan, dan pendaftaran pertama. Jika Bapak/Ibu punya desain terbaru, segera daftarkan. Jangan sampai kebaruannya hilang," tutur Rika.
Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
Adapun pada kesempatan yang sama, masyarakat juga diberikan waktu untuk melakukan konsultasi secara tatap muka. Sesi konsultasi ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menanyakan kendala yang terjadi atas permohonan KI milik mereka.
Pemeriksa Merek Ahli Muda Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa pada sesi konsultasi mengenai merek, beberapa pemohon belum terlalu memahami proses pendaftaran merek.
"Ada pemohon yang datang dan mengaku sudah punya produk dan merek tapi belum mendaftarkan mereknya atau ada juga yang sudah mendaftar tetapi melalui jalur yang difasilitasi suatu instansi. Setelah difasilitasi, banyak yang tidak tahu kelanjutan proses pendaftaran merek mereka sampai mana. Melalui konsultasi ini, kita berikan pengertian dan pemahaman," ujar Agus.
Oleh karena itu, penyelenggaran MIC sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pengajuan permohonan KI sehingga ke depan semakin banyak masyarakat Papua Barat yang mendaftarkan KI milik mereka. (SYL/kad)
Di Kota Sorong, Papua Barat, DJKI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat menggelar MIC yang dimulai pada tanggal 20 Juni s.d. 22 Juni 2022. MIC memungkinkan masyarakat sebagai pemohon kekayaan intelektual (KI) untuk dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan para ahli kekayaan intelektual dan mengikuti diseminasi dan edukasi KI.
Pada kegiatan diseminasi KI, Pemeriksa Paten Ahli Madya Nico E. Soelistyono memberikan paparan mengenai pemeliharaan hak paten.
"Dengan melindungi kekayaan intelektual (KI) yang kita miliki, maka kita mempunyai hak untuk memonopoli dan melarang orang lain untuk menggunakan KI tersebut tanpa izin," jelas Nico.
Selanjutnya, Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Achmad Iqbal Taufiq memberikan penjelasan mengenai ketentuan dalam pelindungan hak cipta.
"Mengubah suatu ciptaan, misalnya mengubah lirik lagu ciptaan orang lain itu tidak boleh. Apabila ingin melakukan cover lagu harus ditulis jelas pada deskripsi siapa penciptanya," ujar Iqbal.
Hak cipta di Provinsi Papua Barat merupakan KI yang paling banyak dimohonkan. Hingga 20 Juni 2022, telah tercatat sebanyak 144 pengajuan pencatatan ciptaan. Hal ini disebabkan karena banyaknya seniman di Bumi Kasuari ini.
Sedangkan, pada paparan mengenai desain industri, Pemeriksa Desain Ahli Muda Sapta Rika mengingatkan masyarakat untuk mengajukan permohonan desain industri sesegera mungkin saat kebaruannya masih segar.
"Terdapat tiga prinsip dalam pelindungan desain industri, yaitu konstitusi, kebaruan, dan pendaftaran pertama. Jika Bapak/Ibu punya desain terbaru, segera daftarkan. Jangan sampai kebaruannya hilang," tutur Rika.
Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
Adapun pada kesempatan yang sama, masyarakat juga diberikan waktu untuk melakukan konsultasi secara tatap muka. Sesi konsultasi ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menanyakan kendala yang terjadi atas permohonan KI milik mereka.
Pemeriksa Merek Ahli Muda Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa pada sesi konsultasi mengenai merek, beberapa pemohon belum terlalu memahami proses pendaftaran merek.
"Ada pemohon yang datang dan mengaku sudah punya produk dan merek tapi belum mendaftarkan mereknya atau ada juga yang sudah mendaftar tetapi melalui jalur yang difasilitasi suatu instansi. Setelah difasilitasi, banyak yang tidak tahu kelanjutan proses pendaftaran merek mereka sampai mana. Melalui konsultasi ini, kita berikan pengertian dan pemahaman," ujar Agus.
Oleh karena itu, penyelenggaran MIC sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pengajuan permohonan KI sehingga ke depan semakin banyak masyarakat Papua Barat yang mendaftarkan KI milik mereka. (SYL/kad)
TAGS
#Mobile IP ClinicLIPUTAN TERKAIT
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
