DJKI Berikan Konsultasi KI Hingga Ujung Timur Indonesia
Sorong - Hari pertama penyelenggaraan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual (KI) Bergerak di Kota Sorong, Papua Barat mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat.
Febriyani, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal mengaku sangat terbantu dengan adanya konsultasi tatap muka seperti ini dan berharap kegiatan MIC dapat terus dilakukan karena menurutnya masih banyak potensi kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki oleh Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat.
"Saya pelaku UMKM dengan produk kerajinan tangan, batik, dan tenun. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi terkait hak cipta dan merek atas produk-produk tersebut. Melalui konsultasi ini saya bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai pendaftaran merek dan hak cipta yang sebelumnya saya tidak ketahui sama sekali," jelas Febriyani pada sesi konsultasi.
Mengamini pendapat tersebut, Dance Ulimpa, seorang seniman dan produsen batik khas Suku Moi, Sorong pun turut merasa terbantu dengan adanya kegiatan MIC, terutama untuk membantu pengajuan pendaftaran desain industri produk miliknya.
“Saya belum paham sama sekali mengenai pendaftaran desain industri. Karena itu, saya datang ke sini untuk dapat dipandu secara langsung dari awal agar produk batik saya dapat terlindungi dan tidak ditiru sembarangan oleh pihak lain,” ujar Dance.
“Saya berharap kegiatan ini dapat dibuka lebih luas untuk masyarakat masyarakat karena di sini banyak anak-anak seniman yang punya karya, misalnya di bidang seni suara, seni lukis, musik, dan lainnya,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Achmad Djunaedi menuturkan bahwa salah satu kendala permohonan KI di Papua Barat adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat seputar tata cara pengajuan permohonan KI dan jaringan internet yang kurang baik.
"Masih banyak KI yang dapat digali di Papua Barat, terutama hak cipta karena di sini banyak seniman. Untuk itu, kegiatan MIC yang merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KI," ujar Djunaedi.
Adapun pada minggu ini rangkaian kegiatan MIC serentak dilakukan di 3 (tiga) kota di Indonesia, yaitu Semarang, Bengkulu, dan Sorong. Penyelenggaraan MIC di Sorong dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Juni 2022 bertempat di Hotel Vega. Selain berkonsultasi tatap muka dengan para ahli kekayaan intelektual dari DJKI, masyarakat juga dapat mengikuti sosialisasi dan diseminasi KI. (SYL/AMH)
Febriyani, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal mengaku sangat terbantu dengan adanya konsultasi tatap muka seperti ini dan berharap kegiatan MIC dapat terus dilakukan karena menurutnya masih banyak potensi kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki oleh Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat.
"Saya pelaku UMKM dengan produk kerajinan tangan, batik, dan tenun. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi terkait hak cipta dan merek atas produk-produk tersebut. Melalui konsultasi ini saya bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai pendaftaran merek dan hak cipta yang sebelumnya saya tidak ketahui sama sekali," jelas Febriyani pada sesi konsultasi.
Mengamini pendapat tersebut, Dance Ulimpa, seorang seniman dan produsen batik khas Suku Moi, Sorong pun turut merasa terbantu dengan adanya kegiatan MIC, terutama untuk membantu pengajuan pendaftaran desain industri produk miliknya.
“Saya belum paham sama sekali mengenai pendaftaran desain industri. Karena itu, saya datang ke sini untuk dapat dipandu secara langsung dari awal agar produk batik saya dapat terlindungi dan tidak ditiru sembarangan oleh pihak lain,” ujar Dance.
“Saya berharap kegiatan ini dapat dibuka lebih luas untuk masyarakat masyarakat karena di sini banyak anak-anak seniman yang punya karya, misalnya di bidang seni suara, seni lukis, musik, dan lainnya,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Achmad Djunaedi menuturkan bahwa salah satu kendala permohonan KI di Papua Barat adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat seputar tata cara pengajuan permohonan KI dan jaringan internet yang kurang baik.
"Masih banyak KI yang dapat digali di Papua Barat, terutama hak cipta karena di sini banyak seniman. Untuk itu, kegiatan MIC yang merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KI," ujar Djunaedi.
Adapun pada minggu ini rangkaian kegiatan MIC serentak dilakukan di 3 (tiga) kota di Indonesia, yaitu Semarang, Bengkulu, dan Sorong. Penyelenggaraan MIC di Sorong dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Juni 2022 bertempat di Hotel Vega. Selain berkonsultasi tatap muka dengan para ahli kekayaan intelektual dari DJKI, masyarakat juga dapat mengikuti sosialisasi dan diseminasi KI. (SYL/AMH)
LIPUTAN TERKAIT
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
