DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri
Jakarta - Direktorat Kekayan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan bahwa kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia masih belum berdaulat. Hal itu membuat kekayaan budaya Tanah Air rawan untuk diakui, dicuri dan dibajak negara lain.
“Saat ini, belum ada kedaulatan KIK NKRI sehingga rawan dengan pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain. Kita berharap Terwujudnya KEDAULATAN KIK NKRI sehingga aman dari pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain,” kata Daulat P. Silitonga, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI melalui FGD Inventarisasi KIK dalam Pusat Data Nasional KIK Kemenkumham via Zoom pada Senin, 13 Juli 2020.
Untuk membuat Indonesia yang berdaulat KIK-nya, Indonesia perlu memiliki pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database Warisan Budaya Tak Benda berada di Kementerian Pendidikan dan Budaya, data terkait Fasilitas Informasi Biodiversiti ada di IPI-Kemenristekdikti, sementara Sistem Informasi Obat Bahan Alam berada di BPOM.
DJKI sebagai focal point dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRKTF)/Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), mengacu kepada rapat Kementerian/Lembaga terkait KIK yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam pada tanggal 14 Agustus 2019.
“DJKI sebagai koordinator sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dan sekaligus mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan oleh negara lain sehingga terbentuk basis data dari masing-masing K/L di tingkat nasional,” sambungnya.
Tak hanya memperkuat kedaulatan, Pusat Data KIK ini juga berfungsi sebagai sumber rujukan pengobatan pada daerah yg tdk terjangkau pengobatan modern, sumber rujukan para peneliti, akses nilai-nilai kesejarahan, kebudayaan, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik Indonesia lebih mudah dan lain sebagainya.
Sementara itu, total data KIK yang telah didaftar per Juli 2020 sebanyak 2.335. Pencatatan terbanyak berupa Ekpresi Budaya Tradisional (59%), Pengetahuan Tradisional (28%), Indikasi Geografis (8%) dan Sumber Daya Genetik (5%).
Sebagai catatan, inventarisasi KIK telah ditetapkan Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 terkait KIK pada rapat tiga pihak (trilateral meeting) Tahun 2019. Tahun 2020 telah dicanangkan sebagai Tahun Kekayaan Intelektual Komunal.
Penulis: DAW
Editor: KAD
“Saat ini, belum ada kedaulatan KIK NKRI sehingga rawan dengan pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain. Kita berharap Terwujudnya KEDAULATAN KIK NKRI sehingga aman dari pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain,” kata Daulat P. Silitonga, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI melalui FGD Inventarisasi KIK dalam Pusat Data Nasional KIK Kemenkumham via Zoom pada Senin, 13 Juli 2020.
Untuk membuat Indonesia yang berdaulat KIK-nya, Indonesia perlu memiliki pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database Warisan Budaya Tak Benda berada di Kementerian Pendidikan dan Budaya, data terkait Fasilitas Informasi Biodiversiti ada di IPI-Kemenristekdikti, sementara Sistem Informasi Obat Bahan Alam berada di BPOM.
DJKI sebagai focal point dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRKTF)/Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), mengacu kepada rapat Kementerian/Lembaga terkait KIK yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam pada tanggal 14 Agustus 2019.
“DJKI sebagai koordinator sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dan sekaligus mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan oleh negara lain sehingga terbentuk basis data dari masing-masing K/L di tingkat nasional,” sambungnya.
Tak hanya memperkuat kedaulatan, Pusat Data KIK ini juga berfungsi sebagai sumber rujukan pengobatan pada daerah yg tdk terjangkau pengobatan modern, sumber rujukan para peneliti, akses nilai-nilai kesejarahan, kebudayaan, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik Indonesia lebih mudah dan lain sebagainya.
Sementara itu, total data KIK yang telah didaftar per Juli 2020 sebanyak 2.335. Pencatatan terbanyak berupa Ekpresi Budaya Tradisional (59%), Pengetahuan Tradisional (28%), Indikasi Geografis (8%) dan Sumber Daya Genetik (5%).
Sebagai catatan, inventarisasi KIK telah ditetapkan Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 terkait KIK pada rapat tiga pihak (trilateral meeting) Tahun 2019. Tahun 2020 telah dicanangkan sebagai Tahun Kekayaan Intelektual Komunal.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#KI KomunalLIPUTAN TERKAIT
Lindungi Produk Daerah, Bangun Ekonomi Lewat Indikasi Geografis
Produk lokal bisa mendunia dan mendapatkan nilai tinggi jika dilindungi melalui Indikasi Geografis. Hal ini menjadi fokus utama webinar yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) seluruh Indonesia pada Rabu, 28 Mei 2025.
Rabu, 28 Mei 2025
Pelestarian Seni Budaya Melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual
Museum Wayang merupakan salah satu benteng dalam menjaga warisan budaya wayang melalui wisata sejarah. Tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan pameran berbagai jenis wayang dari seluruh Indonesia, museum ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin memahami lebih dalam seni pertunjukan wayang.
Senin, 26 Mei 2025
Sinergi DJKI dan Kanwil Kemenkum Sumut Pacu Pencatatan KIK
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Utara menggelar kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada 6 Mei 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara ini menjadi wadah bagi perwakilan dari berbagai Dinas Kabupaten di Sumatera Utara untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan inventarisasi KIK di wilayah masing-masing.
Selasa, 6 Mei 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional
Senin, 16 Juni 2025
Bukan Sekadar Ide, DJKI Tekankan Pentingnya Substansi dalam Permohonan Paten
Senin, 16 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Jumat, 13 Juni 2025
