Didatangi Tim Survei Kemenpan RB, DJKI Siap Bebas Pungli
Jakarta - Tim Survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi melakukan survei penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (12/11/2019).
Dalam kunjungannya Tim Survei Kemenpan RB yang terdiri dari dua orang tersebut mendatangi Loket Layanan DJKI. Mereka didampingi Kepala Bagian Keuangan Junarlis dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Rani Nuradi serta Pejabat Pengawas di unit teknis DJKI.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB ingin memastikan bahwa pelayanan DJKI sudah bersih dari pungli.
Usai memantau loket, Tim Survei Kemnpan RB menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya untuk melihat bagaimana sinkronisasi antara Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tata kelola yang sudah dilakukan DJKI.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB menyarankan untuk meningkatkan kampanye terkait zona integritas di setiap ruang yang dimiliki DJKI seperti menampilkan gambar anti korupsi, stop pungli.
Selain itu, mereka juga meminta masukan dari masyarakat terkait kinerja melalui survei layanan publik untuk memastikan indeks tersebut sudah benar dan sesuai.
Masukan tersebut dijadikan rujukan DJKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Penulis: DAW
Editor: KAD
Dalam kunjungannya Tim Survei Kemenpan RB yang terdiri dari dua orang tersebut mendatangi Loket Layanan DJKI. Mereka didampingi Kepala Bagian Keuangan Junarlis dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Rani Nuradi serta Pejabat Pengawas di unit teknis DJKI.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB ingin memastikan bahwa pelayanan DJKI sudah bersih dari pungli.
Usai memantau loket, Tim Survei Kemnpan RB menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya untuk melihat bagaimana sinkronisasi antara Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tata kelola yang sudah dilakukan DJKI.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Survei Kemnpan RB menyarankan untuk meningkatkan kampanye terkait zona integritas di setiap ruang yang dimiliki DJKI seperti menampilkan gambar anti korupsi, stop pungli.
Selain itu, mereka juga meminta masukan dari masyarakat terkait kinerja melalui survei layanan publik untuk memastikan indeks tersebut sudah benar dan sesuai.
Masukan tersebut dijadikan rujukan DJKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Bukan Sekadar Destinasi, Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia
Bali - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meluncurkan GI Tourism Indonesia: From Origin to Experience, program yang mengintegrasikan Indikasi Geografis dengan pariwisata, budaya, kuliner, ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Program tersebut diperkenalkan dalam rangkaian Gala Dinner Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Bali, 7 Oktober 2026.
Rabu, 7 Oktober 2026
Hak Cipta Tak Cukup, Pemegang Hak Butuh Daya Tawar
Pengakuan hak cipta dan hak terkait dalam hukum belum secara otomatis menjamin pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari penggunaan karya di era digital. Transparansi, daya tawar, akses terhadap informasi, infrastruktur digital, serta mekanisme lisensi dan distribusi royalti menjadi faktor penting agar hak yang telah diberikan oleh hukum dapat benar-benar dijalankan.
Rabu, 7 Oktober 2026
Berita Acara Mediasi ASICS Ditandatangani, Para Pihak Sepakat Damai
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) terkait penggunaan merek ASICS melalui mekanisme mediasi di Kantor DJKI Rabu, 7 Oktober 2026. Setelah menjalani tiga kali proses mediasi, para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
Rabu, 7 Oktober 2026
