Bandung, Kota Kreatif dengan Aktifitas Ekonomi dari Produk Kekayaan Intelektual

Bandung - Kota Bandung merupakan kota kreatif di mana aktivitas kulturalnya menyatu dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Potensi kreativitas yang besar membuat kota yang disebut dengan Paris Van Java ini menjadi salah satu jaringan kota kreatif di Indonesia. 

Bandung mendorong pembangunan kreativitas yang merupakan 56% aktivitas ekonomi Bandung yang berkaitan dengan desain, industri fashion, desain grafis dan media digital sebagai 3 subsektor teratas dari ekonomi kreatif lokal.

Oleh karena itu, menurut Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase, melihat potensi yang sangat besar ini sudah sepatutnya masyarakat sadar akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) agar dapat memanfaatkan hak ekonominya dengan maksimal. 

“Banyak produk lokal terkenal dan memiliki kualitas tinggi lahir di Kota Bandung. Mulai dari tas, baju, sepatu, aneka makanan, hingga karya seni berasal dari Kota Bandung,” tutur Fajar BS Lase pada kegiatan DJKI Mendengar dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual di Kota Bandung. 

“Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya KI dalam menjaga keorisinalan ide. Hal ini agar masyarakat memperoleh pelindungan secara hukum atas produk KI-nya,” katanya pada Kamis, 9 Februari 2023 di Graha Emerald, Bandung. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dengan didaftarkan atau pun dicatatkan produk KI-nya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemilik ide tidak perlu khawatir idenya akan diklaim oleh orang lain.

“Maka para pelaku ekonomi kreatif dapat berbisnis aman serta nyaman. Tak kalah penting, perlu diketahui juga bahwa kepemilikan KI juga mempengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global,” ungkap Fajar BS Lase. 

Pada kesempatan yang sama, Sucipto selaku Sekretaris DJKI mengatakan bahwa  masyarakat harus bisa me-support kekayaan intelektual adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi yang tak bisa ditawar lagi. 

“Kami mengajak agar kita sebagai warga negara Indonesia, dapat mencintai tanah air, mencintai yang kita karyakan. Begitu juga dengan produk lokalnya agar dapat bernilai tinggi dan menumbuhkan nilai ekonomi daerah maupun nasional,” pungkas Sucipto. 

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh 300 peserta yang berasal dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bandung. Turut hadir pula pada kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, serta Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. (Ver/Dit)



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum KI, DJKI Gelar Rakernis PPNS

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual (KI) pada 10 s.d 12 Desember 2025 di Hotel Bigland, Sentul. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat peran PPNS dalam menjaga perlindungan KI di tengah meningkatnya pelanggaran, terutama di ruang digital.

Rabu, 10 Desember 2025

Torehkan Banyak Capaian, Dirjen KI Hermansyah Canangkan 2026 sebagai Tahun Paten

Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menorehkan sejumlah capaian gemilang. Melalui DJKI Indonesia menyandang status sebagai negara pemilik Indikasi Geografis terbanyak di ASEAN dengan total 246 produk, sekaligus mempertahankan posisi sebagai negara dengan permohonan paten sederhana terbanyak di dunia. Kapasitas layanan juga meningkat, kini pemeriksaan merek dapat diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan, lebih cepat dibanding standar beberapa negara maju.

Selasa, 9 Desember 2025

DJKI Tekankan Sinergi dan Single Authority KI Nasional dalam Penyusunan Renstra 2025-2029

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar sesi diskusi panel dalam rangka Evaluasi Kinerja 2025 sebagai bagian dari sinergi kebijakan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029. Forum ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa seluruh program serta indikator kinerja selaras dengan agenda Transformasi Hukum Digital, Reformasi Birokrasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona atau RPJMN 2025-2029.

Selasa, 9 Desember 2025

Selengkapnya