Awas, Surat Pencatatan Ciptaan Dapat Dibatalkan Menkumham Secara Otomatis
Padang - Berkat teknologi informasi yang semakin maju, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah meluncurkan aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan surat pencatatan ciptaan suatu karya dalam waktu 3 - 10 menit saja.
“Namun memang yang namanya teknologi informasi ini hanya alat saja, jadi pasti masih tergantung penggunanya. Proses POP HC ini mungkin lengkap bukti, tapi belum tentu benar bukti sehingga Menteri Hukum dan HAM secara ex officio bisa membatalkan surat pencatatan kapan saja jika diketahui data yang dikirimkan tidak benar,” terang Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto pada 27 Juni 2022 di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat.
“Pembatalan ini bisa dilakukan karena sebelum surat pencatatan keluar, pemohon harus mengklik beberapa disclaimer yang menyatakan bahwa mereka bersedia memberikan data sebenar-benarnya,” lanjut Anggoro.
Kendati demikian, DJKI berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem POP HC lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan R. Andika Dwi Prasetya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat saat membuka acara Evaluasi Proses Penyelesaian Permohonan Pencatatan Ciptaan dan Permohonan Pasca Pencatatan Ciptaan yang diselenggarakan pada 28 Juni - 1 Juli 2022 di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat.
Andika berharap POP HC dapat menjadi sistem yang benar-benar menjalankan fungsi penting Kemenkumham. Dia berharap kekayaan intelektual lebih banyak menjangkau masyarakat melalui POP HC.
“Di kami sendiri 1.300 permohonan hak cipta sudah dicatatkan pada 2020-2021. Selain itu, Universitas Andalas juga menjadi salah satu perguruan tinggi yang paling banyak mendaftarkan patennya di DJKI,” imbuhnya.
Sebagai informasi, POP HC merupakan terobosan terbaru DJKI dalam pencanangan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta. Masyarakat dapat mencatatkan karya melalui POP HC melalui situs hakcipta.dgip.go.id. (kad/alv)
“Namun memang yang namanya teknologi informasi ini hanya alat saja, jadi pasti masih tergantung penggunanya. Proses POP HC ini mungkin lengkap bukti, tapi belum tentu benar bukti sehingga Menteri Hukum dan HAM secara ex officio bisa membatalkan surat pencatatan kapan saja jika diketahui data yang dikirimkan tidak benar,” terang Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto pada 27 Juni 2022 di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat.
“Pembatalan ini bisa dilakukan karena sebelum surat pencatatan keluar, pemohon harus mengklik beberapa disclaimer yang menyatakan bahwa mereka bersedia memberikan data sebenar-benarnya,” lanjut Anggoro.
Kendati demikian, DJKI berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem POP HC lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan R. Andika Dwi Prasetya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat saat membuka acara Evaluasi Proses Penyelesaian Permohonan Pencatatan Ciptaan dan Permohonan Pasca Pencatatan Ciptaan yang diselenggarakan pada 28 Juni - 1 Juli 2022 di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat.
Andika berharap POP HC dapat menjadi sistem yang benar-benar menjalankan fungsi penting Kemenkumham. Dia berharap kekayaan intelektual lebih banyak menjangkau masyarakat melalui POP HC.
“Di kami sendiri 1.300 permohonan hak cipta sudah dicatatkan pada 2020-2021. Selain itu, Universitas Andalas juga menjadi salah satu perguruan tinggi yang paling banyak mendaftarkan patennya di DJKI,” imbuhnya.
Sebagai informasi, POP HC merupakan terobosan terbaru DJKI dalam pencanangan Tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta. Masyarakat dapat mencatatkan karya melalui POP HC melalui situs hakcipta.dgip.go.id. (kad/alv)
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Di balik setiap berita yang kita baca, dari headline daring hingga kolom opini di koran pagi, tersimpan kerja keras para jurnalis yang menakar fakta dengan nurani dan merangkai kata dengan nurani dan ketelitian. Namun, sayangnya, masih banyak yang lupa bahwa tulisan-tulisan ini bukan sekadar informasi; mereka adalah karya intelektual. Dan seperti karya seni lainnya, tulisan jurnalistik juga punya pemilik, yaitu penulisnya.
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.
Rabu, 30 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Rabu, 30 April 2025
