Arsiparis DJKI Siapkan Strategi Penyelesain Bukti Kerja
Tangerang – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Bukti Kerja Arsiparis yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 21 September 2019 di Tangerang, Banten.
Bimtek yang berlangsung selama tiga hari ke depan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian Arsiparis DJKI dalam penataan dan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, transparan dan sinergi sehingga arsip dapat dimanfaatkan baik fisik maupun informasinya.
Hal ini dilakukan karena mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis.
Untuk menunjang kemudahan pengelolaan kearsipan tersebut, tentunya dibutuhkan dukungan teknologi informasi. Mengingat di era revolusi industri saat ini dituntut akan kecepatan dan ketepatan dalam menyimpan berkas arsip yang berisi informasi.
Pengambilan kepusatan di tengah situasi yang disruptif, diperlukan ketersediaan arsip yang berisi informasi yang cepat dan tepat sehingga penyediaan arsip secara cepat dan tepat tidak dapat dilakukan dengan cara-cara manual, tetapi harus dikerjakan dengan teknologi digital”, jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Chairani Idha K. pada acara pembukaan bimtek (19/8/2019).
Menurut Chairani Idha, berdasarkan Perka ANRI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis, seorang arsiparis perlu merancang kegiatan arsiparis dan juga membuat pemetaan tempat pelaksanaan tugas kerja arsiparis.
Dalam kegiatan ini hadir narasumber Bambang Pardjono Widodo Tarigan dari Arsiparis Utama ANRI serta Kepala Bagian TU Kementerian Hukum dan HAM RI, Alkana Yudha.
Sebagai upaya untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0. di bidang kearsipan, Yudha menghimbau kepada para arsiparis untuk memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) kearsipan dan meningkatkan kompetensi di bidang digital.
Penulis: DAW
Editor: KAD
Bimtek yang berlangsung selama tiga hari ke depan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian Arsiparis DJKI dalam penataan dan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, transparan dan sinergi sehingga arsip dapat dimanfaatkan baik fisik maupun informasinya.
Hal ini dilakukan karena mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis.
Untuk menunjang kemudahan pengelolaan kearsipan tersebut, tentunya dibutuhkan dukungan teknologi informasi. Mengingat di era revolusi industri saat ini dituntut akan kecepatan dan ketepatan dalam menyimpan berkas arsip yang berisi informasi.
Pengambilan kepusatan di tengah situasi yang disruptif, diperlukan ketersediaan arsip yang berisi informasi yang cepat dan tepat sehingga penyediaan arsip secara cepat dan tepat tidak dapat dilakukan dengan cara-cara manual, tetapi harus dikerjakan dengan teknologi digital”, jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Chairani Idha K. pada acara pembukaan bimtek (19/8/2019).
Menurut Chairani Idha, berdasarkan Perka ANRI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis, seorang arsiparis perlu merancang kegiatan arsiparis dan juga membuat pemetaan tempat pelaksanaan tugas kerja arsiparis.
Dalam kegiatan ini hadir narasumber Bambang Pardjono Widodo Tarigan dari Arsiparis Utama ANRI serta Kepala Bagian TU Kementerian Hukum dan HAM RI, Alkana Yudha.
Sebagai upaya untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0. di bidang kearsipan, Yudha menghimbau kepada para arsiparis untuk memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) kearsipan dan meningkatkan kompetensi di bidang digital.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Buka Akses Konsultasi KI bagi Pelaku Usaha di TEI 2026
Banten - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menghadirkan layanan konsultasi kekayaan intelektual (KI) dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang berlangsung pada 14 s.d 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Banten, untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi dan melindungi KI yang dimiliki, terutama merek sebagai identitas produk dalam persaingan pasar. Layanan ini juga memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pelindungan KI secara mandiri.
Kamis, 15 Oktober 2026
Indikasi Geografis Bawa Teh Java Preanger ke Pasar Global
Banten – Teh Java Preanger membuka peluang memperluas pasar internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger dan Sinensis, perusahaan teh asal Meksiko. Penandatanganan yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Banten, Kamis 15 Oktober 2026, menjadi langkah pengembangan komersialisasi produk indikasi geografis Indonesia di pasar global.
Kamis, 15 Oktober 2026
DJKI dan DKPTO Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Batam
Batam - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) menyelenggarakan Roving Seminar On IP Enforcement di Batam yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan di Bali, Surabaya, dan Batam dalam kerangka Strategic Sector Cooperation antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Denmark. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di bidang KI, termasuk pegawai DJKI, pemeriksa paten, pemeriksa desain, pemeriksa merek, dan aparat penegak hukum.
Kamis, 15 Oktober 2026
