Anggota WIPO Sepakati Riyadh Design Law Treaty di Arab Saudi

Riyadh – Sebanyak 900 peserta dari 158 negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menghadiri Diplomatic Conference on Design Law Treaty (DLT) yang diselenggarakan di King Abdul Aziz International Conference Centre (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, pada 11 s.d. 22 November 2024. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting berupa Riyadh Design Law Treaty yang akan memperkuat pelindungan desain industri secara global.

Perjanjian ini bertujuan menyederhanakan sistem pendaftaran desain industri, menjadikannya lebih mudah, cepat, dan terjangkau, sehingga para desainer dapat melindungi hasil kreativitas mereka baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor kreatif.

“Desain industri bukan hanya soal hukum, tetapi juga sarana untuk membangun bisnis, mendukung mata pencaharian, dan menciptakan masa depan yang lebih baik,” ujar Direktur Jenderal WIPO Daren Tang saat membuka konferensi.

Tang menekankan pentingnya kreativitas dan kompromi dalam mencapai kesepakatan yang sudah dirundingkan selama lebih dari 20 tahun. Perjanjian ini juga mencakup ketentuan untuk melindungi desain tradisional dan budaya.

Pada kesempatan ini, Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Min Usihen turut menggarisbawahi pentingnya menciptakan perjanjian yang seimbang dan inklusif. 

"Penting untuk kita menciptakan perjanjian yang seimbang dan inklusif dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum, budaya, serta kebutuhan negara berkembang," ujar Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Yasmon dalam pernyataan resmi di agenda Opening Declaration.

Konferensi ini juga mencatat beberapa pencapaian penting, di antaranya:

  • Pengesahan Rules of Procedures yang dipimpin oleh Direktur Jenderal WIPO

  • Terpilihnya Dr. Abdulaziz bin Mohammed Al-Swailem (CEO Saudi Authority for Intellectual Property) sebagai Presiden Dipcon

  • Terpilihnya wakil Indonesia sebagai anggota Credentials Committee

  • Terpilihnya wakil Peru sebagai Ketua Komite I (membahas substantive provisions, yaitu pasal 1-21)

  • Terpilihnya wakil Jerman sebagai Ketua Komite II (membahas administrative provisions, yaitu pasal 21-32)

Konferensi diakhiri dengan penandatanganan Final Act Riyadh Treaty on Design Law oleh perwakilan setiap negara dengan Indonesia diwakili oleh Min Usihen.

Dalam pidato penutupnya, Daren Tang mengapresiasi keberhasilan mencapai kesepakatan meskipun terdapat perundingan yang menantang, khususnya terkait isu voting dan kuorum bagi Uni Eropa. Perjanjian ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam perlindungan desain global serta mendorong penguatan ekonomi kreatif di berbagai negara anggota WIPO, termasuk Indonesia.

Sebagai informasi, Delegasi Republik Indonesia berperan aktif dalam negosiasi, baik sebagai Koordinator Like-Minded Countries (LMCs), anggota Credentials Committee, maupun dalam kapasitas nasional. Turut hadir sebagai anggota, yaitu Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Sri Lastami; Sekretaris DJKI Andrieansjah; Kepala Pusat Pemantauan dan Peninjauan Pembangunan Hukum Nasional Rahendro Jati; dan Counsellor PTRI Jenewa Otto Rakhim Gani.

 



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Dari Ancaman hingga Peluang: Diskusi AI Voice dan Deepfake Warnai Podshow Kemenkum di UI

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya AI Voice dan deepfake, memunculkan dilema serius di industri kreatif: menjadi ancaman bagi hak pencipta atau justru peluang baru bagi inovasi. Isu tersebut mengemuka dalam Podshow bertema “AI Voice & Deepfake: Ancaman atau Peluang?” yang digelar dalam acara Whatsapp Kemenkum – Campus Calls Out, pada Senin, 9 Februari 2026, di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Senin, 9 Februari 2026

Pemerintah Pastikan Royalti Musik Tidak Bebani Publik dan Hambat Kreativitas

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan royalti musik di ruang publik dan kampus tidak akan membebani akademisi, masyarakat maupun pelaku usaha, serta tidak memengaruhi harga produk dan jasa. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam kegiatan What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out bertema “Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?” yang digelar di Balairung Universitas Indonesia.

Senin, 9 Februari 2026

Entry Meeting BPK RI Awali Pemeriksaan Laporan Keuangan 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan program pelindungan kekayaan intelektual.

Jumat, 6 Februari 2026

Selengkapnya