Anak Muda Tak Perlu Takut Berkreasi, DJKI Komitmen Melindungi
Jakarta - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menegaskan bahwa anak muda, pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kreator maupun inovator tak perlu khawatir produk kekayaan intelektual mereka dicuri. Menurutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan senantiasa memberikan pelindungan kekayaan intelektual dan edukasi untuk mendukung mereka.
"Anak muda adalah masa depan negara, sehingga anak muda yang jadi bonus demografi di 2045 harus diarahkan agar tidak menjadi bencana demografi. Semangat belajar, kami siap melindungi kekayaan intelektual dan kami juga bersedia diundang tanpa perlu biaya untuk sosialisasi atau pelatihan ke daerah-daerah," tutur Anom dalam webinar Protecting Ideas for A Better Future: Karya Kita, Aset Kita di @america, Pacific Place, Jakarta Selatan.
Selaras dengan Anom, desainer busana Didiet Maulana juga mengatakan bahwa anak muda harus berani melangkah. Tidak perlu lagi takut karyanya ditiru asalkan telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya sehingga mendapatkan pelindungan hukum.
"Dulu, yang ditakuti oleh pembatik dan penenun adalah orang yang mencuri motif mereka. Di-copy kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih murah, tapi berita baiknya sekarang banyak yang memfasilitasi pelindungannya sehingga tidak perlu takut lagi," ujarnya pada kesempatan yang sama, 15 Juni 2022.
Pemilik merek Ikat Indonesia ini juga menegaskan bahwa sebagai inovator, pengusaha harus selalu inovatif. Tujuannya agar selalu relevan dan tak bisa dikalahkan oleh pencuri produk kekayaan intelektual.
"Kita sebagai inovator nggak perlu takut oleh copier karena merekalah yang follower. Kita inovator punya ribuan ide dan selalu bisa lebih maju," tambah Didiet.
Anom membenarkan bahwa pemerintah mendukung kemajuan inovator dan kreator Indonesia. DJKI sendiri memiliki 16 program unggulan pada 2022 di antaranya adalah Roving Seminar dan Mobile IP Clinic yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menghadirkan edukasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual di berbagai wilayah di Indonesia.
"Tujuannya agar pengusaha tidak lagi merasa keberatan dengan biaya pendaftaran kekayaan intelektual (KI), sehingga harapan kami banyak pemilik KI yang maju," lanjutnya.
Anom melanjutkan bahwa DJKI dalam hal penindakan pelanggaran, juga telah menyelesaikan 168 perkara dalam kurun tahun 2019-2022.
"Kami juga telah membuat banyak kesepakatan dan kerja sama dengan membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Kekayaan Intelektual yang terdiri dari 9 kementerian lembaga," ujar Anom.
Satgas Ops terdiri dari Kemenkumham sendiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Keuangan (Direktorat Bea dan Cukai), serta Kementerian Luar Negeri.
Pada acara yang sama, hadir pula Joyce Ang, Senior Vice President IPR Protection Lazada dan Tamra Greig, Digital Economy and Cyber Security US Embassy. (kad/syl)
"Anak muda adalah masa depan negara, sehingga anak muda yang jadi bonus demografi di 2045 harus diarahkan agar tidak menjadi bencana demografi. Semangat belajar, kami siap melindungi kekayaan intelektual dan kami juga bersedia diundang tanpa perlu biaya untuk sosialisasi atau pelatihan ke daerah-daerah," tutur Anom dalam webinar Protecting Ideas for A Better Future: Karya Kita, Aset Kita di @america, Pacific Place, Jakarta Selatan.
Selaras dengan Anom, desainer busana Didiet Maulana juga mengatakan bahwa anak muda harus berani melangkah. Tidak perlu lagi takut karyanya ditiru asalkan telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya sehingga mendapatkan pelindungan hukum.
"Dulu, yang ditakuti oleh pembatik dan penenun adalah orang yang mencuri motif mereka. Di-copy kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih murah, tapi berita baiknya sekarang banyak yang memfasilitasi pelindungannya sehingga tidak perlu takut lagi," ujarnya pada kesempatan yang sama, 15 Juni 2022.
Pemilik merek Ikat Indonesia ini juga menegaskan bahwa sebagai inovator, pengusaha harus selalu inovatif. Tujuannya agar selalu relevan dan tak bisa dikalahkan oleh pencuri produk kekayaan intelektual.
"Kita sebagai inovator nggak perlu takut oleh copier karena merekalah yang follower. Kita inovator punya ribuan ide dan selalu bisa lebih maju," tambah Didiet.
Anom membenarkan bahwa pemerintah mendukung kemajuan inovator dan kreator Indonesia. DJKI sendiri memiliki 16 program unggulan pada 2022 di antaranya adalah Roving Seminar dan Mobile IP Clinic yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menghadirkan edukasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual di berbagai wilayah di Indonesia.
"Tujuannya agar pengusaha tidak lagi merasa keberatan dengan biaya pendaftaran kekayaan intelektual (KI), sehingga harapan kami banyak pemilik KI yang maju," lanjutnya.
Anom melanjutkan bahwa DJKI dalam hal penindakan pelanggaran, juga telah menyelesaikan 168 perkara dalam kurun tahun 2019-2022.
"Kami juga telah membuat banyak kesepakatan dan kerja sama dengan membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Kekayaan Intelektual yang terdiri dari 9 kementerian lembaga," ujar Anom.
Satgas Ops terdiri dari Kemenkumham sendiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Keuangan (Direktorat Bea dan Cukai), serta Kementerian Luar Negeri.
Pada acara yang sama, hadir pula Joyce Ang, Senior Vice President IPR Protection Lazada dan Tamra Greig, Digital Economy and Cyber Security US Embassy. (kad/syl)
LIPUTAN TERKAIT
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
