Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), tepatnya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menerima audiensi dari PT Aquarius Pustaka Musik terkait dengan permohonan mediasi pada Jumat, 3 Mei 2024, di Kantor DJKI, Jakarta.
“Di sini kita akan berdiskusi dan mendengarkan terlebih dahulu kronologi yang terjadi sampai akhirnya memutuskan untuk mengirimkan permohonan mediasi dengan salah satu media sosial yang banyak digunakan beberapa tahun terakhir ini,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo membuka pertemuan tersebut.
“Selain itu, juga diperlukan komitmen yang tinggi mengingat bahwa pelapor mengajukan permohonan mediasi kepada terlapor yang merupakan platform atau media sosial besar,” lanjutnya.
Sebelumnya, PT Aquarius Pustaka Musik merupakan sebuah Perusahaan Penerbit Musik yang mengelola karya cipta lagu bertempat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1993 sebagai Penerbit Musik pertama di Indonesia. Saat ini Aquarius Pustaka Musik mengelola lebih dari 3500 katalog dan menjadi rumah bagi lebih dari 500 pencipta lagu.
“Sejak tahun 2018, kami telah bekerjasama dengan platform tersebut berkaitan dengan penggunaan karya cipta atau lagu kami agar dapat digunakan sebagai lagu latar pada media tersebut secara non-komersil atau hanya penggunaan pribadi,” jelas kuasa hukum dari PT Aquarius Pustaka Musik.
Namun, pada awal tahun 2023 platform tersebut melanggar perjanjian tersebut dengan memasukan karya cipta atau lagu mereka ke dalam list lagu yang bisa digunakan untuk kebutuhan komersil. Pihak PT Aquarius Pustaka Musik sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada pihak yang bersangkutan, tetapi respon yang ditujukan tidak memuaskan.
“Oleh sebab itu, dikarenakan tidak adanya itikad baik yang ditujukan oleh pihak tersebut maka kami mengajukan permohonan mediasi ke DJKI agar dapat dibantu dalam menyelesaikan masalah tersebut,” ucap kuasa hukum PT Aquarius Pustaka Musik.
Merespon hal tersebut, Anom menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kasus tersebut. Salah satunya mengenai status dari PT Aquarius Pustaka Musik terhadap karya cipta atau lagu-lagu yang digunakan tersebut.
“Pastikan kembali posisi PT Aquarius Pustaka Musik terhadap lagu-lagu yang disalahgunakan oleh terlapor. Selain itu, juga pastikan kembali bahwa karya cipta atau lagu-lagu yang disalahgunakan tersebut sudah dicatatkan atau tercatat di DJKI sebagai dasar hukum pelindungan KI,” pungkasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.
Rabu, 30 April 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.
Rabu, 30 April 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyerahkan dua surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan satu sertifikat merek kolektif dari Bukittinggi. Penyerahan ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan audiensi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan pemerintah Kota Bukittinggi di Kantor Wali kota pada Rabu, 30 April 2025.
Rabu, 30 April 2025
Rabu, 30 April 2025
Rabu, 30 April 2025
Rabu, 30 April 2025