DJKI Kemenkumham Berharap Provinsi Papua Barat Mengedepankan Potensi Kekayaan Intelektual Daerahnya

Sorong – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris yang didampingi Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani menyerahkan 32 Surat Pencatatan Ciptaan dan satu Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) serta dua Sertifikat Merek asal Papua Barat dalam kegiatan Sosialisasi Layanan Hukum Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan pada hari Kamis (17/6/2021) di The Belagri Hotel, Sorong, Papua Barat. 

Adapun 32 Surat Pencatatan Ciptaan yang diberikan diantaranya merupakan motif batik, yaitu Motif Batik Arfak, Arfak Betani, Arfak Berakhah, Arfak Berillos, Arfak Blessing, Arfak Eureke, Arfak Tefillah, Arfak Tigris, Arfak Tirza, Arfak Khallos, Dagan, Rasamala, Arfak Ratna Cempaka, Arfak Syoham, Arfak Grapevine, Arfak Sandarac, Arfak Pirus, Arfak Pison, Arfak Singa Yehuda; serta Hak Cipta buku berjudul Kajian Bidang Ekonomi, Kawasan Khusus Ekonomi Provinsi Papua Barat dan buku Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat. 

Selain itu, Surat Pencatatan KIK yang diserahkan adalah Tari Srar; serta dua Sertifikat Merek yaitu Aquji dan Lolinren. 

Dalam kesempatan ini, Freddy Harris menjelaskan bahwa kalau sebuah negara ingin maju, negara tersebut harus menempatkan kekayaan intelektualnya di depan. “Karena kalau tidak didaftarkan dan dicatatkan, maka bisa saja didaftarkan oleh orang lain, ini yang akan menjadi persoalan,” ujarnya. 

Terlebih tanah Papua merupakan wilayah yang dikaruniai kekayaan alam yang sangat berlimpah. Freddy berharap masyarakat Papua Barat dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan menggali potensi kekayaan intelektualnya serta melindunginya dengan mendaftarkan ke DJKI. 

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah agar membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dalam melindungi kekayaan intelektualnya serta membantu mengkomersialisasikan produk UMKM tersebut. 

Merespon hal tersebut, Mohamad Lakotani mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat akan berkomitmen dalam membantu memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. Selain itu, ia juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan edukasi akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual kepada masyakarat di daerahnya. 

“Salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktek penggandaan, pemalsuan, dan penjiplakan sehingga masyarakat ikut mencegah dan memberantas praktek-praktek tersebut,” ucapnya.


LIPUTAN TERKAIT

Halalbihalal DJKI: Rayakan Hari Kemenangan dengan Totalitas Kerja Berkelanjutan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Halal Bihalal yang diikuti oleh seluruh pegawai pada Senin, 9 Mei 2022 di Aula lantai 19 Gedung Eks. Sentra Mulia, Jakarta.

9 Mei 2022

Opera DJKI: Sertifikat sebagai Persyaratan Mengajukan Aduan Pelanggaran KI

Masih ditemukannya pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia, membuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merasa perlu memberikan edukasi terkait mekanisme pengaduan dan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual (KI) sebagai bentuk pelayanan prima DJKI.

28 April 2022

DJKI Persiapkan Pegawai Menjadi Saksi Ahli Yang Handal

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD,) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Pembekalan tentang Prosedur Beracara sebagai Saksi Ahli di Pengadilan di Aula DJKI lantai 8.

25 April 2022

Selengkapnya