Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan kendaraan operasional dan kendaraan jemputan di lingkungan DJKI
Rabu, 6 November 2024
Dalam upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pengenalan Dasar-Dasar Kearsipan pada 5 s.d. 8 November 2024 di Hotel Gran Melia Jakarta.
Selasa, 5 November 2024
DJKI menggelar kegiatan Konsinyering Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 pada tanggal 30 Oktober - 02 November 2024 di Gran Melia, Jakarta. Kegiatan yang sudah berjalan pada hari kedua ini dilanjutkan dengan pemaparan dari beberapa narasumber yang akan memberikan materi dan masukan yang membangun dalam hal penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
Kamis, 31 Oktober 2024
Tim Kerja Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar sharing pengalaman dalam pelayanan informasi lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Data Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 pada 30 Oktober s.d. 2 November 2024 di Gran Melia Hotel Jakarta.
Kamis, 31 Oktober 2024
Indikasi Geografis (IG) merupakan sebuah unsur yang penting dalam membangun identitas sebuah daerah. Secara letak Geografis Kabupaten Banggai memiliki potensi Indikasi Geografis (IG) yang sangat besar baik di bidang pertanian maupun perkebunan. Kabupaten Banggai telah melakukan 4 pendaftaran potensi IG yaitu Salak Simpang Raya, Kelapa Babasal, Durian Asaan, dan Durian Nambo.
Rabu, 30 Oktober 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Tata Cara Pelaksanaan Mediasi Sengketa pada Senin, 28 Oktober 2024, di Gran Melia Hotel, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
Senin, 28 Oktober 2024
Seiring pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), semakin banyak penulis dan kreator konten di Indonesia yang memanfaatkan teknologi seperti ChatGPT untuk mendukung proses kreatif mereka. Menggunakan AI sebagai alat bantu memungkinkan para kreator untuk meningkatkan efisiensi dan eksplorasi ide, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam hal hak cipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia, melalui Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Ignatius Mangantar Tua, menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta bagi karya yang melibatkan penggunaan teknologi AI.
Senin, 28 Oktober 2024
Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten pada 30 September 2024. RUU ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan terhadap ekosistem inovasi dan teknologi di tanah air. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa pengesahan ini memberikan pelindungan lebih kuat bagi para inventor tanah air serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia.
Jumat, 25 Oktober 2024
Di era digital saat ini, di mana inovasi dan kreativitas semakin berkembang dengan pesat, pemahaman tentang Kekayaan Intelektual (KI) menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi para generasi muda yang akan menjadi pelaku utama dalam dunia industri kreatif. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Guru KI (RuKI) Bergerak di SMK Yadika 6 Bekasi pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Selasa, 22 Oktober 2024
DJKI terus berupaya memperbaiki layanan publik, terutama terkait hak cipta dan desain industri. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Ignatius Mangantar Tua, menekankan pentingnya perbaikan layanan dalam menghadapi tantangan era Society 5.0 atau Super Smart Society.
Kamis, 10 Oktober 2024
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Adaptasi Tautan Dalam Sistim Multi Akses Grant-Free dan Pengembangan pada atau yang Terkait dengan Senyawa-Senyawa Organik di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Kamis, 10 Oktober 2024
Sebagai instansi pembina jabatan fungsional (JF) di Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki beberapa kewajiban, salah satunya memfasilitasi pembentukan organisasi profesi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) bahwa pembentukan organisasi profesi dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Selasa, 8 Oktober 2024
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah memasuki babak pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Panitia Kerja (Panja) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)
Rabu, 18 September 2024
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) mengadakan kegiatan Konsinyering Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 selama empat hari dari tanggal 10 s.d 13 September 2024 di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Selasa, 10 September 2024
Pelindungan KI dinilai sangat penting dalam menciptakan ekonomi mandiri yang berkelanjutan. Dengan memberikan hak eksklusif kepada para inovator dan kreator, pelindungan ini mendorong terciptanya produk-produk lokal berkualitas dan inovatif yang mampu bersaing di pasar global.
Sabtu, 7 September 2024