Wujudkan Integritas, DJKI Segera Lakukan Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan rapat pembahasan tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) pada Rabu, 30 Agustus 2023 di Gedung Eks Sentra Mulia.
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI serta pembaruan status rencana aksi tindak lanjut rekomendasi BPK dalam pemeriksaan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP Tahun 2020 s.d. Semester I 2022 yang telah disusun bersama pada tanggal 4 Januari 2023.
Hasil dari Rapat ini disimpulkan agar setiap bagian terkait yang tercantum dalam catatan temuan melaporkan progres rencana aksi nya setiap minggu. Penyelesaian rekomendasi ini merupakan faktor penting dalam mewujudkan instansi DJKI yang berintegritas.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026
DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.
Selasa, 7 April 2026
