Yogyakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen mengapresiasi keberhasilan jajarannya dalam menyelesaikan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di tahun 2023.
“Kita mempunyai prestasi yang luar biasa, saya apresiasi dan berterima kasih atas capaian-capaian dan target kinerja yang sudah dilakukan,” kata Min Usihen pada Penutupan Evaluasi Kinerja DJKI Tahun 2023 di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Jumat, 8 Desember 2023.
Capaian tersebut antara lain adalah terpenuhi target kinerja dalam hal penyelesaian permohonan kekayaan intelektual (KI), penanganan aduan pelanggaran KI, dan capaian administratif.
Selain itu, DJKI juga berhasil meraih 2 (dua) sertifikasi International Organization for Standardization (ISO), yaitu ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu dan ISO 20000-1:2018 tentang sistem manajemen layanan teknologi informasi, serta Resertifikasi ISO 37001:2016 mengenai sistem manajemen anti-suap.
“Kita berharap dengan berbagai sertifikasi yang kita peroleh, akuntabilitas kinerja DJKI menjadi lebih baik lagi. Besar harapan kita bersama bahwa tahun 2024 nanti yang sudah dicanangkan sebagai tahun indikasi geografis betul-betul dapat dilaksanakan dan tercapai kinerja yang baik,” ujar Min Usihen.
Pada kesempatan ini, Dirjen KI mengajak seluruh jajaran di DJKI untuk berkomitmen meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat.
“Mari kita menguatkan komitmen bersama untuk memberikan kinerja terbaik untuk DJKI yang lebih baik ke depannya menuju kantor KI berkelas dunia,” pungkasnya.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.
Kamis, 19 Februari 2026
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026