Tingkatkan Pelayanan Optimal, DJKI Bahas Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Jenis Pencatatan Ciptaan
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM selaku pelaksana perumusan dan kebijakan di bidang kekayaan intelektual (KI) menggelar pembahasan terkait petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis jenis – jenis ciptaan permohonan online pada 9-11 November 2021 di Hotel Westin, Jakarta.
Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Mengingat, bentuk-bentuk ciptaan saat ini mengalami perkembangan yang tentunya berpengaruh dalam menentukan dan memutuskan jenis ciptaan yang sesuai dengan keberagaman jenis - jenis ciptaan.
“Diperlukan suatu acuan atau pedoman bagi verifikator hak cipta untuk memberikan keputusan dalam memproses permohonan pencatatan ciptaan,” ucap Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Syarifuddin.
Menurut dia, hak cipta merupakan bagian KI yang memiliki ruang lingkup objek yang perlu dilindungi dengan cakupan paling luas. Diantaranya mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta program komputer.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menghimpun masukan terhadap petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang sebelumnya telah dibuat untuk lebih disempurnakan,” ungkap Syarifuddin.
Sehingga, lanjut Syarifuddin, hal ini dapat menjadi panduan bagi DJKI untuk meningkatkan pelayanan dan dapat diakses oleh publik.
“Supaya para pemohon dapat mengajukan permohonan secara benar sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku,” pangkasnya. (ver/kad)
Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Mengingat, bentuk-bentuk ciptaan saat ini mengalami perkembangan yang tentunya berpengaruh dalam menentukan dan memutuskan jenis ciptaan yang sesuai dengan keberagaman jenis - jenis ciptaan.
“Diperlukan suatu acuan atau pedoman bagi verifikator hak cipta untuk memberikan keputusan dalam memproses permohonan pencatatan ciptaan,” ucap Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Syarifuddin.
Menurut dia, hak cipta merupakan bagian KI yang memiliki ruang lingkup objek yang perlu dilindungi dengan cakupan paling luas. Diantaranya mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta program komputer.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menghimpun masukan terhadap petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang sebelumnya telah dibuat untuk lebih disempurnakan,” ungkap Syarifuddin.
Sehingga, lanjut Syarifuddin, hal ini dapat menjadi panduan bagi DJKI untuk meningkatkan pelayanan dan dapat diakses oleh publik.
“Supaya para pemohon dapat mengajukan permohonan secara benar sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku,” pangkasnya. (ver/kad)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-75 di Siem Reap, Kamboja
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
Selasa, 6 Mei 2025
LMKN Cetak Rekor Royalti, DJKI Aktif Dorong Transparansi dan Penguatan Sistem Hak Cipta
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatatkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia. Hingga akhir Desember 2024, LMKN berhasil menghimpun royalti sebesar Rp77 miliar, angka ini adalah perolehan tertinggi sejak lembaga ini dibentuk.
Senin, 5 Mei 2025
Renstra Kemenkum 2025–2029 Dukung Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan visi dan misi kementerian yang dipimpinnya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu upayanya adalah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Selasa, 29 April 2025
