Tingkatkan Kerja Sama, Sekretariat DJKI Gelar Evaluasi dan Penguatan Kinerja Pegawai
Jakarta - Seluruh pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti kegiatan apel pagi secara virtual bersama seluruh pegawai Kemenkumham pada hari Senin, 25 Januari 2021 di aula Oemar Seno Adji.
Acara apel pagi ini dilanjutkan dengan evaluasi dan penguatan kinerja para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Sekretariat DJKI yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DJKI, Chairani Idha K.
Chairani Idha mengingatkan agar para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan sekretariat agar senantiasa mempertahankan hasil kinerja pada tahun 2020 dan terus meningkatkan kualitas kinerja untuk memberikan dukungan manajerial dan teknis DJKI.
Selain itu, Chairani juga menegaskan agar senantiasa meningkatkan integritas dan bekerja dengan lebih efektif dan efisien.
Sebagai informasi, Sekretariat DJKI memiliki perjanjian kinerja dengan sasaran membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI; dan meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis Ditjen Kekayaan Intelektual.
Hal tersebut merupakan upaya DJKI dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun ini. Pada tahun 2020, DJKI telah berhasil menyabet predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Acara apel pagi ini dilanjutkan dengan evaluasi dan penguatan kinerja para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Sekretariat DJKI yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DJKI, Chairani Idha K.
Chairani Idha mengingatkan agar para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan sekretariat agar senantiasa mempertahankan hasil kinerja pada tahun 2020 dan terus meningkatkan kualitas kinerja untuk memberikan dukungan manajerial dan teknis DJKI.
Selain itu, Chairani juga menegaskan agar senantiasa meningkatkan integritas dan bekerja dengan lebih efektif dan efisien.
Sebagai informasi, Sekretariat DJKI memiliki perjanjian kinerja dengan sasaran membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI; dan meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis Ditjen Kekayaan Intelektual.
Hal tersebut merupakan upaya DJKI dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun ini. Pada tahun 2020, DJKI telah berhasil menyabet predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Libatkan Publik, DJKI Uji Penyesuaian Tarif PNBP untuk Transparansi Layanan KI
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kebijakan layanan publik yang transparan dan partisipatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membuka ruang dialog melalui uji publik penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan kekayaan intelektual (KI).
Kamis, 9 April 2026
Komisi Banding Paten RI Gelar Sidang Terbuka: Dua Permohonan disetujui, Satu tidak disetujui
Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Inventprise, Inc., QUALCOMM INCORPORATED, 4teen4 Pharmaceuticals Gmbh di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 9 April 2026.
Kamis, 9 April 2026
DJKI Matangkan Perubahan Tarif PNBP Layanan KI Jelang Uji Publik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar FGD Pembahasan Jenis dan Tarif PNBP Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari persiapan uji publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 s.d 10 April 2026 ini bertujuan mematangkan substansi kebijakan penyesuaian tarif layanan KI.
Selasa, 7 April 2026
