Tingkatkan Kerja Sama, Sekretariat DJKI Gelar Evaluasi dan Penguatan Kinerja Pegawai
Jakarta - Seluruh pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti kegiatan apel pagi secara virtual bersama seluruh pegawai Kemenkumham pada hari Senin, 25 Januari 2021 di aula Oemar Seno Adji.
Acara apel pagi ini dilanjutkan dengan evaluasi dan penguatan kinerja para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Sekretariat DJKI yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DJKI, Chairani Idha K.
Chairani Idha mengingatkan agar para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan sekretariat agar senantiasa mempertahankan hasil kinerja pada tahun 2020 dan terus meningkatkan kualitas kinerja untuk memberikan dukungan manajerial dan teknis DJKI.
Selain itu, Chairani juga menegaskan agar senantiasa meningkatkan integritas dan bekerja dengan lebih efektif dan efisien.
Sebagai informasi, Sekretariat DJKI memiliki perjanjian kinerja dengan sasaran membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI; dan meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis Ditjen Kekayaan Intelektual.
Hal tersebut merupakan upaya DJKI dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun ini. Pada tahun 2020, DJKI telah berhasil menyabet predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Acara apel pagi ini dilanjutkan dengan evaluasi dan penguatan kinerja para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Sekretariat DJKI yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DJKI, Chairani Idha K.
Chairani Idha mengingatkan agar para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan sekretariat agar senantiasa mempertahankan hasil kinerja pada tahun 2020 dan terus meningkatkan kualitas kinerja untuk memberikan dukungan manajerial dan teknis DJKI.
Selain itu, Chairani juga menegaskan agar senantiasa meningkatkan integritas dan bekerja dengan lebih efektif dan efisien.
Sebagai informasi, Sekretariat DJKI memiliki perjanjian kinerja dengan sasaran membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI; dan meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis Ditjen Kekayaan Intelektual.
Hal tersebut merupakan upaya DJKI dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun ini. Pada tahun 2020, DJKI telah berhasil menyabet predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Perda KI Jadi Kunci Optimalisasi Potensi Bangka Belitung
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini menjadi tahap penting dalam mendorong optimalisasi potensi daerah berbasis KI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan daerah.
Kamis, 19 Februari 2026
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
