Yogyakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pelaku pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), Kamis, 16 Maret 2023.
Penindakan tersebut dilakukan terhadap dua pelaku pelanggar KI, antara lain toko emas dan perhiasan Punokawan Indonesia dan toko emas Ismaya. Kedua merek toko tersebut menggunakan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya pada merek terdaftar.
“Toko emas dan perhiasan Punokawan Indonesia mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek logo Semar yang terdaftar dengan nomor “IDM000745461” tanggal 19 Mei 2020 (Kelas 35), sedangkan Toko emas ISMAYA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ISMOYO + GAMBAR yang terdaftar dengan nomor “IDM000794049” (Kelas 35) dan nomor IDM000702307 (Kelas 14),” jelas Ahmad Rifadi, Koordinator Penindakan dan Pemantauan.
Sebelum melakukan penyitaan dan penggeledahan tersebut, DJKI telah melakukan gelar perkara dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dinaikan ke tahap penyidikan.
“Penyidikan ini dilakukan dikarenakan ditemukannya dua unsur terpenuhi dalam tindak pidana di bidang merek yang diduga melanggar pasal 100 dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,” jelas Rifadi,
Pada pasal 100 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan maupun mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain maka akan dikenakan pidana.
Sedangkan pada pasal 102 dijelaskan bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang/jasa yang diketahui/diduga mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana akan dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
“Tim PPNS juga sudah melakukan koordinasi dengan RT/RW setempat untuk menjelaskan kronologi pada kasus tersebut didampingi Korwas PPNS Polda Daerah Istimewa Yogyakarta,” ucap Rifadi.
Dalam penggeledahan ini, tim PPNS DJKI menyita kwitansi, bon penjualan, emas yang di dalamnya terdapat logo Semar, serta menutup plang logo Semar yang ada pada toko tersebut.
Selain menyita beberapa barang bukti, tim PPNS DJKI juga meminta keterangan dari pegawai yang bekerja di toko tersebut dan memberikan surat panggilan untuk diperiksa di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, Jakarta Selatan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Refocusing Anggaran DJKI untuk mendukung program-program strategis Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 10 DJKI, Kamis, 26 Februari 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar tersebut membahas optimalisasi anggaran melalui penataan ulang belanja kegiatan agar lebih selaras dengan tugas dan fungsi organisasi.
Kamis, 26 Februari 2026