Tertib Administrasi, DJKI Gelar Pemusnahan Arsip Untuk Pertama Kalinya
Jakarta - Dalam rangka menjadikan kantor kekayaan intelektual (KI) yang tertib administrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar kegiatan Pemusnahan Arsip di Aula DJKI lantai 8, Gedung DJKI Jakarta Selatan, Rabu, 16 Maret 2022.
Pemusnahan arsip ini merupakan kegiatan yang kali pertama dilakukan DJKI. Adapun arsip yang dimusnahkan adalah resi pos pengiriman dokumen KI Tahun 2012 sebanyak 25.552 berkas dan Surat Pengambilan Sertifikat Paten, Merek, dan Desain Industri serta Surat Pencatatan Ciptaan tahun 2012 sebanyak 5.382 berkas.
“Tujuan pemusnahan arsip antara lain untuk efisiensi dan efektivitas kerja, yang menjadi pertimbangan mendasar dalam pemusnahan arsip yaitu harus memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Sucipto selaku Sekretaris DJKI.
Sucipto beranggapan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan yang mempunyai manfaat sebagai bahan pengambilan kebijakan, bukti akuntabilitas kinerja, memori dan identitas serta bahan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, arsip yang diciptakan harus dikelola, dipelihara dan diselamatkan agar arsip dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan publik dan kemaslahatan bangsa.
“Dalam mengelola arsip, kita harus melaksanakan prinsip 5T dalam bahasa jawa yaitu Toto, Titi, Titis, Tatas, dan Tutug,” ungkapnya.
Sucipto menjelaskan bahwa Toto merupakan perencanaan yang baik, di mana dalam melakukan pengelolaan arsip harus direncanakan dengan pendokumentasian yang baik. Titi merupakan ketelitian atas apa yang sudah direncanakan.
Lanjutnya, Titis merupakan perencanaan yang dilaksanakan harus tepat sasaran. Tatas merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan harus diselesaikan dengan baik. Tutug merupakan kegiatan dilaksanakan paripurna secara menyeluruh, tidak ada hal yang tertinggal.
“Saya juga berpesan agar arsiparis kita diwadahi serta rencanakan rapat koordinasi arsiparis se-Indonesia, acaranya dalam bentuk awarding dengan memberikan penghargaan kepada arsiparis terbaik agar terus semangat dalam meningkatkan kinerjanya,” ujar Sucipto.
Dalam pelaksanaanya, pemusnahan arsip dilaksanakan dengan efektif dengan prosedur yang benar. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa setiap Lembaga Negara dan lembaga yang terkena kewajiban berdasarkan undang-undang ini dilarang melaksanakan pemusnahan arsip tanpa prosedur yang benar.
“Semoga kegiatan ini merupakan kegiatan pembuka pintu arsiparis DJKI untuk terus melaksanakan pemusnahan arsip di tahun-tahun selanjutnya mengingat walaupun saat ini semua arsip telah dilakukan secara digital namun arsip yang lama atau telah habis masa simpannya maka perlu dilaksanakan pemusnahan sesuai peraturan yang berlaku,” pungkas Sucipto.
Pemusnahan arsip ini merupakan kegiatan yang kali pertama dilakukan DJKI. Adapun arsip yang dimusnahkan adalah resi pos pengiriman dokumen KI Tahun 2012 sebanyak 25.552 berkas dan Surat Pengambilan Sertifikat Paten, Merek, dan Desain Industri serta Surat Pencatatan Ciptaan tahun 2012 sebanyak 5.382 berkas.
“Tujuan pemusnahan arsip antara lain untuk efisiensi dan efektivitas kerja, yang menjadi pertimbangan mendasar dalam pemusnahan arsip yaitu harus memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Sucipto selaku Sekretaris DJKI.
Sucipto beranggapan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan yang mempunyai manfaat sebagai bahan pengambilan kebijakan, bukti akuntabilitas kinerja, memori dan identitas serta bahan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, arsip yang diciptakan harus dikelola, dipelihara dan diselamatkan agar arsip dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan publik dan kemaslahatan bangsa.
“Dalam mengelola arsip, kita harus melaksanakan prinsip 5T dalam bahasa jawa yaitu Toto, Titi, Titis, Tatas, dan Tutug,” ungkapnya.
Sucipto menjelaskan bahwa Toto merupakan perencanaan yang baik, di mana dalam melakukan pengelolaan arsip harus direncanakan dengan pendokumentasian yang baik. Titi merupakan ketelitian atas apa yang sudah direncanakan.
Lanjutnya, Titis merupakan perencanaan yang dilaksanakan harus tepat sasaran. Tatas merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan harus diselesaikan dengan baik. Tutug merupakan kegiatan dilaksanakan paripurna secara menyeluruh, tidak ada hal yang tertinggal.
“Saya juga berpesan agar arsiparis kita diwadahi serta rencanakan rapat koordinasi arsiparis se-Indonesia, acaranya dalam bentuk awarding dengan memberikan penghargaan kepada arsiparis terbaik agar terus semangat dalam meningkatkan kinerjanya,” ujar Sucipto.
Dalam pelaksanaanya, pemusnahan arsip dilaksanakan dengan efektif dengan prosedur yang benar. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa setiap Lembaga Negara dan lembaga yang terkena kewajiban berdasarkan undang-undang ini dilarang melaksanakan pemusnahan arsip tanpa prosedur yang benar.
“Semoga kegiatan ini merupakan kegiatan pembuka pintu arsiparis DJKI untuk terus melaksanakan pemusnahan arsip di tahun-tahun selanjutnya mengingat walaupun saat ini semua arsip telah dilakukan secara digital namun arsip yang lama atau telah habis masa simpannya maka perlu dilaksanakan pemusnahan sesuai peraturan yang berlaku,” pungkas Sucipto.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
