Palembang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan menyelenggarakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap pelayanan publik kekayaan intelektual di Provinsi Sumatera Selatan.
“Tujuan survei ini untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kekayaan intelektual DJKI di tahun 2023, dan juga untuk mengetahui harapan dan keinginan pengguna layanan DJKI,” kata Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan DJKI, Ranie Utami Ronie di Hotel Novotel Palembang pada Selasa, 10 Oktober 2023.
Menurut dia, kegiatan ini merupakan salah satu alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu kementerian atau lembaga. Di mana hasil survei tersebut akan memberikan gambaran mengenai sudah optimal atau belumnya pelayanan yang telah dilakukan oleh DJKI kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, Yenni mengapresiasi setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada DJKI karena Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan kembali terpilih menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Survei IKM tahun 2023.
“Pemilihan lokasi survei di Sumatera Selatan ini dikarenakan tingkat permohonan atau pendaftaran kekayaan intelektual di Sumatera Selatan mengalami progres kenaikan secara signifikan dari tahun ke tahun,” kata Yenni.
Dengan adanya pelaksanaan Survei IKM di wilayah Sumatera Selatan ini, diharapkan kinerja dari DJKI dan khususnya Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan dapat mengalami peningkatan yang lebih baik lagi.
Kegiatan survei IKM dan IPK di Sumatera Selatan merupakan lanjutan dari kegiatan survei serupa di daerah sebelumnya, yaitu Sulawesi Tengah. Sebagai informasi, pelaksanaan kegiatan ini masih akan dilakukan di empat wilayah selanjutnya yaitu Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.
Senin, 16 Juni 2025
Selasa, 17 Juni 2025
Selasa, 17 Juni 2025
Senin, 16 Juni 2025