Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sekretaris DJKI) Sucipto menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan terkumpulnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp900 miliar dengan berbagai upaya pelayanan publik.
“Kita akan selalu mendukung penyelenggaraan Mobile Intellectual Property Clinic oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 33 provinsi di Indonesia untuk memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai KI,” ujar Sucipto pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di lingkungan DJKI bertempat di Shangri-La Hotel Jakarta, 21 Maret 2023.
Per 20 Maret 2023, DJKI telah mengumpulkan sebesar 20% dari target PNBP. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menjadi unit yang paling banyak menyumbangkan PNBP.
Sementara itu, Sekretariat DJKI juga menargetkan untuk mengantongi sertifikat ISO 9001;2015 pada 2023. Untuk itu, DJKI akan melakukan pemetaan permasalahan yang terjadi dan menciptakan solusi atau perbaikan yang tepat untuk memastikan bahwa masalah dapat diperbaiki dan diselesaikan.
“Kita akan segera melakukan finalisasi hasil resume dan tindak lanjut FGD ISO 9001:2015. Kita pastikan persyaratan layanan yang dibutuhkan untuk peningkatan layanan yang berkualitas,” lanjut Sucipto.
Selain PNBP, Sucipto juga menargetkan meningkatnya angka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB).
Adapun kegiatan Rakernis Tahun 2023 dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan integritas dan budaya pelayanan prima anti korupsi pegawai dengan tema ‘Peningkatan Pelayanan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual’. (kad/Ver)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat belanja masalah Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Ditgakum) di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Rabu, 4 Januari 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Rapat ini membahas kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinkronisasi perencanaan anggaran guna menjawab tantangan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin kompleks.
Rabu, 4 Februari 2026