Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, memberikan arahan dan penguatan mengenai tiga fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 69 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 5 Juni 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Razilu menekankan pentingnya peran ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Ia menjelaskan secara rinci mengenai tiga fungsi ASN yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh setiap pegawai, yaitu:
Sebagai pelaksana kebijakan publik: ASN memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan penuh integritas dan profesionalisme.
Sebagai pelayan publik: ASN harus senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bersikap adil, tidak diskriminatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Sebagai perekat dan pemersatu bangsa: ASN diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
Razilu juga mengingatkan para CPNS untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, dan menjaga etika dalam bekerja.
"Kalian adalah generasi penerus DJKI, ujung tombak dalam memberikan pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Bekali diri dengan ilmu, jaga integritas, dan selalu ingat bahwa setiap langkah kalian adalah cerminan dari institusi," ujar Razilu.
Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk membekali para CPNS dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN, serta memperkenalkan lingkungan kerja di DJKI. Diharapkan dengan pembekalan ini, para CPNS dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan DJKI dan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DJKI Andrieansjah menambahkan pentingnya menjaga nama baik institusi, integritas, dan komitmen dalam bekerja. Ia berharap para CPNS dapat bekerja maksimal.
Andrieansjah juga mengingatkan bahwa ketika seseorang memutuskan menjadi ASN, Maka dia siap untuk menjalankan tanggung jawab secara disiplin. Menurutnya, antara etika dalam bekerja dengan sikap profesional harus selalu berjalan secara beriringan.
“Profesionalisme tanpa moralitas justru akan mencederai semangat pelayanan publik. Maka, jadilah ASN yang profesional,” tegasnya.
Menutup arahannya, Andrieansjah berharap agar para CPNS mampu menjadi bagian dari transformasi kelembagaan DJKI dan senantiasa menunjukkan kontribusi terbaik dalam tugas sehari-hari.
“Jangan sungkan untuk bertanya kepada kami, dan pahami tugas masing-masing sesuai orientasi yang rekan-rekan dapatkan,” pungkasnya. (WKS/IWM)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperluas akses edukasi kekayaan intelektual (KI) melalui platform Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII). Inisiatif ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan KI yang relevan dengan kebutuhan inovasi.
Rabu, 4 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat persiapan untuk kegiatan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan acara puncak perayaan Hari KI Sedunia 2025, pada Senin, 2 Juni 2025 di Ruang Rapat Dirjen KI. Rapat ini dihadiri oleh jajaran BOD DJKI, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan, susunan acara, serta strategi komunikasi guna memastikan kegiatan yang akan diselenggarakan pada Rabu, 4 Juni 2025 berjalan lancar dan optimal dalam menyosialisasikan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat.
Senin, 2 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, menyelenggarakan kegiatan Webinar Obrolan Kreatif dan Edukatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) dengan mengangkat tema “Pentingnya Lisensi Penggunaan Musik dan Lagu” Kegiatan ini menghadirkan narasumber Makki Omar Parikesit, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN, pada Senin, 2 Juni 2025.
Senin, 2 Juni 2025