Menuju Kantor KI Terbaik Dunia, Dirjen KI Freddy Harris Harapkan Transparansi dan Pelayanan Publik Meningkat
Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris ingin membangun kantor kekayaan intelektual (IP) yang transparan, melayani publik dan memiliki database yang baik. Tiga hal tersebut menurutnya adalah kunci menuju 10 Kantor IP Terbaik di Dunia.
“Sejak 2017 kami sudah mencanangkan the best 10 IP office in the world,” ujar Freddy saat dikunjungi Ombudsman di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin, 13 Juli 2020.
“Saya sempat bertanya pada negara-negara yang berpengaruh di bidang KI, bagaimana menjadi member mereka. Saya amati sendiri jawabannya yaitu transparansi, ekselensi database dan public service, dan itu pas dengan Ombudsman kami lakukan,” lanjutnya.
Pemimpin asal Bukittinggi ini kemudian menjelaskan bahwa DJKI telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan visi menjadi kantor IP terbaik. DJKI telah membangun sistem pendaftaran online yang diharapkan mampu mengurangi pungli secara signifikan.
Sistem ini juga membantu pembangunan data yang lebih baik dan transparan. Masyarakat juga akan bisa terbantu karena bisa mendaftarkan dari mana saja dan kapan saja melalui web.
Indonesia juga berhasil menyelesaikan banyak backlog yang juga dialami banyak negara lain berkat sistem online. Sistem DJKI juga telah menjadi perwakilan Indonesia di Ajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik the 2ndASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. DJKI berhasil melahirkan inovasi Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi.
Sebagai catatan, DJKI telah menggunakan sistem pendaftaran online sejak 17 Agustus 2019. Pada masa pandemi, DJKI telah membuka Loket Virtual untuk penyerahan dokumen pasca permohonan.
Permohonan online ini juga telah terbukti menjaga stabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Permohonan KI di masa pandemi. DJKI juga telah berkontribusi mengumpulkan PNBP sebesar Rp 387.624.530.645 pada semester I 2020. Jumlah ini meningkat dibanding PNBP pada semester yang sama tahun lalu dengan capaian angka Rp Rp300.682.333.000.
Penulis: KAD
Editor: AMH
“Sejak 2017 kami sudah mencanangkan the best 10 IP office in the world,” ujar Freddy saat dikunjungi Ombudsman di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin, 13 Juli 2020.
“Saya sempat bertanya pada negara-negara yang berpengaruh di bidang KI, bagaimana menjadi member mereka. Saya amati sendiri jawabannya yaitu transparansi, ekselensi database dan public service, dan itu pas dengan Ombudsman kami lakukan,” lanjutnya.
Pemimpin asal Bukittinggi ini kemudian menjelaskan bahwa DJKI telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan visi menjadi kantor IP terbaik. DJKI telah membangun sistem pendaftaran online yang diharapkan mampu mengurangi pungli secara signifikan.
Sistem ini juga membantu pembangunan data yang lebih baik dan transparan. Masyarakat juga akan bisa terbantu karena bisa mendaftarkan dari mana saja dan kapan saja melalui web.
Indonesia juga berhasil menyelesaikan banyak backlog yang juga dialami banyak negara lain berkat sistem online. Sistem DJKI juga telah menjadi perwakilan Indonesia di Ajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik the 2ndASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. DJKI berhasil melahirkan inovasi Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi.
Sebagai catatan, DJKI telah menggunakan sistem pendaftaran online sejak 17 Agustus 2019. Pada masa pandemi, DJKI telah membuka Loket Virtual untuk penyerahan dokumen pasca permohonan.
Permohonan online ini juga telah terbukti menjaga stabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Permohonan KI di masa pandemi. DJKI juga telah berkontribusi mengumpulkan PNBP sebesar Rp 387.624.530.645 pada semester I 2020. Jumlah ini meningkat dibanding PNBP pada semester yang sama tahun lalu dengan capaian angka Rp Rp300.682.333.000.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
IP Talks Bahas Paten Granted: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Kerap Terlupakan
Seri webinar IP Talks kembali digelar dengan mengangkat tema “Paten Granted: Hak, Kewajiban & Risiko yang Sering Terlupakan” pada Kamis, 12 Februari 2026 melalui daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang paten dan pelaku usaha bahwa paten tidak berhenti pada tahap pemberian, melainkan menuntut komitmen berkelanjutan dalam pemeliharaannya.
Kamis, 12 Februari 2026
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
