Menteri Supratman Bahas Kolaborasi dengan Watapri Jenewa
Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), World Trade Organization dan Organisasi Internasional di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Pertemuan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan pada Kamis, 9 Oktober 2025 juga dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri RI untuk membahas kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional, termasuk pembentukan inisiasi Indonesia dalam perjanjian internasional terkait hak cipta.
TAGS
#SekretariatLIPUTAN TERKAIT
Rapat PNBP DJKI Perkuat Argumentasi Usulan Tarif
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat internal guna memperkuat argumentasi usulan kenaikan tarif dan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di ruang rapat Dirjen KI Selasa 24 Februari 2026. Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Koordinator, yang meminta penguatan data substantif, proses bisnis, serta rasionalisasi tarif sebelum usulan dibahas kembali pada Kamis mendatang.
Selasa, 24 Februari 2026
DJKI - Kemendiktisaintek Bahas Pembentukan Sentra KI di Seluruh Perguruan Tinggi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Risbang) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Selasa, 24 Februari 2026 di Ruang Rapat Lt.7 Gedung DJKI. Pertemuan ini membahas strategi percepatan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di seluruh perguruan tinggi Indonesia.
Selasa, 24 Februari 2026
Musik Religi Ramadhan, DJKI Ingatkan Royalti Hak Cipta
Memasuki bulan suci Ramadhan, lagu-lagu religi kembali menggema di berbagai pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan kafe sebagai pengiring aktivitas masyarakat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengingatkan bahwa setiap pemutaran lagu untuk kepentingan komersial di ruang publik wajib menghormati hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selasa, 24 Februari 2026
