Menkumham Lantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Baru
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, melantik Komjen. Pol. Andap BudhiRevianto sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Razilu sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu, 10 Maret 2021. Tidak hanya itu, Yasonna juga melantik 54 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkumham.
“Selamat kepada Bapak Andap dan juga Bapak Razilu. Semoga dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadi motor penggerak roda Kemenkumham,” ujar Yasonna dalam pembukaan sambutannya di Aula Oemar Seno Aji, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Yasonna berharap pejabat tinggi dapat bekerja sama horizontal dan vertikal untuk membentuk zona integritas di Kemenkumham. Dalam bekerja, dia berharap para pejabat dapat mencintai pekerjaan dengan terus belajar dan berinovasi untuk meningkatkan kinerja.
Dia juga memastikan bahwa kinerja adalah satu-satunya hal yang dia nilai dalam rotasi dan penempatan jabatan. Seorang pejabat menurutnya harus memiliki kinerja yang akuntabel dan terpercaya untuk mendapatkan jabatan, bukan soal koneksi.
“Kita juga harus menjaga integritas kita. Karena kalau kita melakukan kasak kusuk, anak buah kita akan mencari jalan untuk menyelewengkan kewenangan…. Kita harus mulai bekerja profesional untuk meninggalkan prestasi dan legacy,” lanjutnya.
Menurutnya, kinerja yang baik sangat dibutuhkan dari pejabat pemerintah terutama di masa pandemi Covid-19. Kemenkumham termasuk kantor wilayah di daerah berperan penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara agar tidak terpuruk.
“Banyak sekali produk dari merek-merek yang enak di daerah, misalnya di Medan ada Meranti Bolu, and you name it. Kalau kurang modal, kasih akses dia dengan hubungkan ke perbankan. Kerjasama antara bank, kita bisa membantu di merek untuk itu. Bila perlu dinas koperasinya juga dihubungkan juga,” kata Yasonna.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan lembaga di bawah Kemenkumham yang memberikan pelayanan pelindungan merek dan hak intelektual lainnya. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara online di merek.dgip.go.id.
“Selamat kepada Bapak Andap dan juga Bapak Razilu. Semoga dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadi motor penggerak roda Kemenkumham,” ujar Yasonna dalam pembukaan sambutannya di Aula Oemar Seno Aji, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Yasonna berharap pejabat tinggi dapat bekerja sama horizontal dan vertikal untuk membentuk zona integritas di Kemenkumham. Dalam bekerja, dia berharap para pejabat dapat mencintai pekerjaan dengan terus belajar dan berinovasi untuk meningkatkan kinerja.
Dia juga memastikan bahwa kinerja adalah satu-satunya hal yang dia nilai dalam rotasi dan penempatan jabatan. Seorang pejabat menurutnya harus memiliki kinerja yang akuntabel dan terpercaya untuk mendapatkan jabatan, bukan soal koneksi.
“Kita juga harus menjaga integritas kita. Karena kalau kita melakukan kasak kusuk, anak buah kita akan mencari jalan untuk menyelewengkan kewenangan…. Kita harus mulai bekerja profesional untuk meninggalkan prestasi dan legacy,” lanjutnya.
Menurutnya, kinerja yang baik sangat dibutuhkan dari pejabat pemerintah terutama di masa pandemi Covid-19. Kemenkumham termasuk kantor wilayah di daerah berperan penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara agar tidak terpuruk.
“Banyak sekali produk dari merek-merek yang enak di daerah, misalnya di Medan ada Meranti Bolu, and you name it. Kalau kurang modal, kasih akses dia dengan hubungkan ke perbankan. Kerjasama antara bank, kita bisa membantu di merek untuk itu. Bila perlu dinas koperasinya juga dihubungkan juga,” kata Yasonna.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan lembaga di bawah Kemenkumham yang memberikan pelayanan pelindungan merek dan hak intelektual lainnya. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara online di merek.dgip.go.id.
LIPUTAN TERKAIT
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional
Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.
Senin, 16 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Selasa, 17 Juni 2025
DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional
Senin, 16 Juni 2025
