Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk tiga permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Qualcomm Incorporated dan PT. Fukusuke Kogyo di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 12 Februari 2026.
Dalam sidang pertama, Ketua Majelis Banding Paten Adril Husni memutuskan Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 11 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 25/KBP/X/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202106949 dengan judul Modulasi Detak Kode Diferensial Blok Domain Koefisien dalam Pengkodean Video sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini
Adril menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 11 dinilai baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
“Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 25/KBP/X/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202106949 dengan judul Modulasi Detak Kode Diferensial Blok Domain Koefisien dalam Pengkodean Video terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 11 dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,” ujar Adri
Selanjutnya pada sidang kedua Ketua Majelis Banding Paten Bambang Widiyatmoko Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 Permohonan Banding terhadap Penolakan atas Permohonan Paten dengan Nomor Registrasi 26/KBP/X/2024 dengan Nomor Permohonan Paten P00201905516 dengan judul Konfigurasi Sumber Daya Kontrol.
“Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 26/KBP/X/2024 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905516 atas Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud” ucap Bambang.
Sementara itu pada sidang ketiga, Ketua Majelis Banding Paten Ikhsan Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).
Ikhsan menilai bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 04 November 2024 dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor P00202007349 dengan judul invensi Kemasan Fleksibel Segel Sisi dengan Pegangan Terbuka dan Proses Pembuatannya diajukan pada tanggal 03 Februari 2025, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Lebih lanjut Ikhsan menyampaikan bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4, Majelis menilai bahwa Permohonan Banding cacat formal dan dipertimbangkan untuk tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).
Berdasarkan keputusan tersebut, Majelis Banding meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum akan membuka booth layanan Kekayaan Intelektual dalam ajang Info Franchise dan Business Concept (IFBC) Expo 2026 yang digelar pada 13 - 15 Februari 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD. Kehadiran DJKI pada pameran bisnis dan waralaba tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan merek kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan calon franchisor atau pemilik bisnis.
Kamis, 12 Februari 2026
Komersialisasi paten menjadi kunci agar hasil riset tidak hanya berhenti di atas kertas. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menegaskan pentingnya orientasi pasar dalam pengelolaan paten saat menghadiri Diseminasi Kekayaan Intelektual bertema “Peningkatan Kebutuhan Royalti Hak Cipta dan Komersialisasi Paten dan Pelayanan Prima dan Standar Layanan” di Swiss-Belhotel Rainforest, Kuta, Bali, Kamis, 12 Februari 2026.
Kamis, 12 Februari 2026
Maraknya aktivitas bisnis online membuat risiko sengketa merek semakin tinggi bagi pelaku UMKM. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mendorong pelaku usaha agar segera mendaftarkan merek sebagai langkah awal pelindungan hukum demi menjaga keberlangsungan usaha di era digital.
Kamis, 12 Februari 2026