KUMHAM-CSIRT, Langkah DJKI Lindungi Keamanan Data
Jakarta - Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti rapat Tindak Lanjut Persiapan Computer Security Incident Response Team Kemenkumham (KUMHAM-CSIRT) melalui aplikasi Zoom pada Jumat, (03/09/21).
Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkumham ini dihadiri oleh seluruh perwakilan tim dari unit eselon 1 Kemenkumham termasuk DJKI.
Dalam kesempatan ini tim CSIRT merumuskan dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran KUMHAM-CSIRT untuk selanjutnya diajukan ke Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
“Dokumen ini merupakan gambaran bagaimana BSSN melihat Kemenkumham,jadi harus kita persiapkan dengan baik,” terang Nova Dahliyanti, Kepala Subbidang Standardisasi Teknologi Informasi Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Dalam penjelasannya, CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber merupakan sekelompok orang yang bertugas dan bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan, atau dalam arti lain, CIRST merupakan garda depan dalam sebuah instansi yang bertanggung jawab menangani serangan siber.
Direktorat TI KI DJKI turut serta mendukung arahan Presiden tersebut dengan tergabung dalam KUMHAM-CSIRT untuk membangun lingkungan internet Indonesia yang aman, nyaman dan kondusif serta melindungi keamanan data negara dari ancaman insiden siber.
Sebagai tambahan informasi, saat ini permohonan dan pengaduan terkait KI dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui dgip.go.id. Oleh sebab itu, keamanan data pemohon kekayaan Intelektual sangatlah penting demi memberikan pelindungan hukum terbaik.
Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkumham ini dihadiri oleh seluruh perwakilan tim dari unit eselon 1 Kemenkumham termasuk DJKI.
Dalam kesempatan ini tim CSIRT merumuskan dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran KUMHAM-CSIRT untuk selanjutnya diajukan ke Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
“Dokumen ini merupakan gambaran bagaimana BSSN melihat Kemenkumham,jadi harus kita persiapkan dengan baik,” terang Nova Dahliyanti, Kepala Subbidang Standardisasi Teknologi Informasi Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Dalam penjelasannya, CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber merupakan sekelompok orang yang bertugas dan bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan, atau dalam arti lain, CIRST merupakan garda depan dalam sebuah instansi yang bertanggung jawab menangani serangan siber.
Direktorat TI KI DJKI turut serta mendukung arahan Presiden tersebut dengan tergabung dalam KUMHAM-CSIRT untuk membangun lingkungan internet Indonesia yang aman, nyaman dan kondusif serta melindungi keamanan data negara dari ancaman insiden siber.
Sebagai tambahan informasi, saat ini permohonan dan pengaduan terkait KI dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui dgip.go.id. Oleh sebab itu, keamanan data pemohon kekayaan Intelektual sangatlah penting demi memberikan pelindungan hukum terbaik.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
DJKI Perkuat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat belanja masalah Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Ditgakum) di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Rabu, 4 Januari 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Rapat ini membahas kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinkronisasi perencanaan anggaran guna menjawab tantangan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin kompleks.
Rabu, 4 Februari 2026
Dirjen KI Arahkan Analis Hukum Perkuat Regulasi
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) DJKI yang menjabat sebagai analis hukum terkait penguatan regulasi Kekayaan Intelektual (KI), di kantor DJKI ruang rapat lantai 7 Selasa, 03 Februari 2026.
Selasa, 3 Februari 2026
