Konsinyering Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2019
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan Konsinyering Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2019 selama 3 (tiga) hari di Bogor, Senin (8/1/2018).
Dalam Kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Janji Kinerja DJKI Tahun 2018 oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing unit eselon II di lingkungan DJKI bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Dalam sambutannya, Dirjen KI Freddy Harris menyampaikan bahwa setiap kegiatan pemerintah tentunya harus didahului dengan perencanaan yang baik, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat anggaran yang dibutuhkan.
“Untuk itu kita berharap bahwa kegiatan yang kita lakukan ini, diikuti dengan anggaran yang semuanya inline dengan tujuan DJKI,” ucap Freddy Harris dalam sambutannya.Menurut Freddy, anggaran yang disusun harus mengacu kepada program prioritas nasional dan juga program prioritas Kementerian/ Lembaga.
Dirjen KI Freddy Harris mengatakan bahwa dalam penandatangan Janji Kinerja 2018 yang disepakati bersama seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkumham bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), DJKI memiliki 7 (tujuh) program kerja utama untuk direalisasikan .
7 (tujuh) program kerja utama tersebut yaitu, pertama Pembangunan sistem e-gov dalam pelayanan publik DJKI untuk mewujudkan “The Best Ten IP Office in the World”. Kedua, melakukan restrukturisasi organisasi DJKI yang bertujuan agar pelayanan lebih maksimal.
Ketiga, Penyelesaian backlog untuk seluruh permohonan KI. Keempat, Penataan Ruang Kerja yang nyaman dan representatif dalam mendukung performa kinerja DJKI. Kelima, Revitaliasi Hukum berupa penyelesaian Penyusunan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI.
Keenam, Peningkatan kompetensi sumber daya manusia DJKI, dengan disiplin tinggi dan loyalitas terhadap institusi bangsa dan negara. Ketujuh, Penambahan jenis penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) DJKI untuk meningkatkan pelayanan DJKI menjadi lebih baik.
Konsinyering ini dihadiri Inspektur Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud, serta narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran, Biro Perencanaan Kemenkumham dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
Dalam Kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Janji Kinerja DJKI Tahun 2018 oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing unit eselon II di lingkungan DJKI bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris.
Dalam sambutannya, Dirjen KI Freddy Harris menyampaikan bahwa setiap kegiatan pemerintah tentunya harus didahului dengan perencanaan yang baik, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat anggaran yang dibutuhkan.
“Untuk itu kita berharap bahwa kegiatan yang kita lakukan ini, diikuti dengan anggaran yang semuanya inline dengan tujuan DJKI,” ucap Freddy Harris dalam sambutannya.Menurut Freddy, anggaran yang disusun harus mengacu kepada program prioritas nasional dan juga program prioritas Kementerian/ Lembaga.
Dirjen KI Freddy Harris mengatakan bahwa dalam penandatangan Janji Kinerja 2018 yang disepakati bersama seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkumham bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), DJKI memiliki 7 (tujuh) program kerja utama untuk direalisasikan .
7 (tujuh) program kerja utama tersebut yaitu, pertama Pembangunan sistem e-gov dalam pelayanan publik DJKI untuk mewujudkan “The Best Ten IP Office in the World”. Kedua, melakukan restrukturisasi organisasi DJKI yang bertujuan agar pelayanan lebih maksimal.
Ketiga, Penyelesaian backlog untuk seluruh permohonan KI. Keempat, Penataan Ruang Kerja yang nyaman dan representatif dalam mendukung performa kinerja DJKI. Kelima, Revitaliasi Hukum berupa penyelesaian Penyusunan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI.
Keenam, Peningkatan kompetensi sumber daya manusia DJKI, dengan disiplin tinggi dan loyalitas terhadap institusi bangsa dan negara. Ketujuh, Penambahan jenis penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) DJKI untuk meningkatkan pelayanan DJKI menjadi lebih baik.
Konsinyering ini dihadiri Inspektur Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud, serta narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran, Biro Perencanaan Kemenkumham dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Bahas Strategi Kantor KI Kelas Dunia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat pembahasan penguatan konsep Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Kelas Dunia di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Senin, 22 Desember 2025 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, bersama pegawai DJKI yang memiliki pengalaman pendidikan dan kerja di luar negeri, termasuk di World Intellectual Property Organization (WIPO). Rapat ini menyoroti tiga isu strategis yang menjadi perhatian utama DJKI, yakni Patent Prosecution Highway (PPH), Publikasi Guideline Pemeriksaan seluruh rezim KI, serta penguatan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Senin, 22 Desember 2025
Percepat Layanan Paten, DJKI Selenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas
Layanan paten yang cepat dan pasti menjadi prasyarat penting bagi inovasi dan daya saing suatu negara. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menyelenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Formalitas Paten di Gedung DJKI, Jakarta pada 22 Desember 2025.
Senin, 22 Desember 2025
DJKI Perdalam Evaluasi Kinerja Kanwil melalui Pembahasan Komisi III
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) memperdalam evaluasi kinerja kantor wilayah (Kanwil) melalui Pembahasan Komisi III dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) hari kedua yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Selasa, 16 Desember 2025
