Komisi Banding Paten Lakukan Evaluasi Kinerja Semester I TA 2021
Jakarta - Komisi Banding Paten menyampaikan evaluasi kinerja timnya pada kegiatan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Semester I Tahun Anggaran 2021 secara virtual pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Sebagai komisi independen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait paten, Komisi ini mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding.
Dalam kurun waktu satu semester tahun ini, Komisi Banding Paten telah menyelesaikan delapan (8) putusan permohonan banding paten.
“Kita diamanatkan untuk menyelesaikan 25 putusan sepanjang tahun 2021, dan di bulan Januari terealisasi 2 putusan serta di bulan Februari 6 putusan,” kata Wakil Ketua Komisi Banding Paten Periode 2021-2024, Ragil Yoga Edi dalam paparannya.
Menurut Ragil, belum tercapainya minimal 50 persen jumlah putusan banding paten dari target yang ditentukan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena Komisi Banding Paten Periode 2021-2024 baru dilantik pada tanggal 19 Mei 2021, dapat dikatakan bahwa kegiatan proses banding paten baru berjalan efektif di bulan Juni 2021.
Ia juga menyebutkan hambatan yang dialami timnya yaitu adanya gugatan terhadap putusan Komisi Banding Paten di Pengadilan Niaga.
“Sehingga cukup menyita waktu untuk mempersiapkan segala dokumen dan kehadiran dalam proses beracara,” tutur Ragil.
Selain itu, Komisi Banding Paten mendapati beberapa kendala diantaranya: Pertama, proses permohonan dan penyelesaian banding belum terakomodasi dalam sistem IPROLINE. Kedua, situasi pandemi sehingga sidang banding paten hanya bisa dilakukan secara virtual, dengan segala keterbatasannya.
Ketiga, belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis) Komisi Banding Paten sehingga sering terjadi perdebatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Keempat, kurangnya fasilitas sarana kerja untuk Majelis dan Sekretariat Banding Paten. Serta, adanya keterbatasan SDM Sekretariat Banding Paten yang membantu Pelaksanaan Sidang Majelis.
Kendala-kendala seperti disebutkan diatas, menandakan bahwa Komisi Banding Paten yang memiliki kedudukan yang cukup penting di bidang hukum paten belum terperhatikan dengan baik.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris turut menyayangkan kondisi yang dialami oleh Komisi Banding Paten ini. Karenanya, ia beserta jajarannya di DJKI akan berusaha membantu memperbaiki kondisi tersebut mulai dari infrastruktur, aturan Juknisnya, hingga remunerasinya.
“Banyak yang tidak memahami betapa pentingnya lembaga ini. Pertama adalah bagaimana struktur organisasinya, kedua bagaimana remunerasinya, dan ketiga bagaimana mereka menjalankan tugas yaitu sidang Komisi Banding Paten,” ucap Freddy.
Mengingat begitu pentingnya Komisi Banding Paten, maka harus diperhatikan segala keperluan yang dapat menunjang lembaga ini.
“Saya berharap komisi banding paten ini bahwa dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemeriksaan paten dan yang duduk disana adalah orang-orang yang sangat terhormat. Maka remunerasinya harus betul-betul mumpuni, kalau tidak akan susah untuk menjadi profesional,” ujar Freddy berharap.
Sebagai komisi independen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait paten, Komisi ini mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding.
Dalam kurun waktu satu semester tahun ini, Komisi Banding Paten telah menyelesaikan delapan (8) putusan permohonan banding paten.
“Kita diamanatkan untuk menyelesaikan 25 putusan sepanjang tahun 2021, dan di bulan Januari terealisasi 2 putusan serta di bulan Februari 6 putusan,” kata Wakil Ketua Komisi Banding Paten Periode 2021-2024, Ragil Yoga Edi dalam paparannya.
Menurut Ragil, belum tercapainya minimal 50 persen jumlah putusan banding paten dari target yang ditentukan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena Komisi Banding Paten Periode 2021-2024 baru dilantik pada tanggal 19 Mei 2021, dapat dikatakan bahwa kegiatan proses banding paten baru berjalan efektif di bulan Juni 2021.
Ia juga menyebutkan hambatan yang dialami timnya yaitu adanya gugatan terhadap putusan Komisi Banding Paten di Pengadilan Niaga.
“Sehingga cukup menyita waktu untuk mempersiapkan segala dokumen dan kehadiran dalam proses beracara,” tutur Ragil.
Selain itu, Komisi Banding Paten mendapati beberapa kendala diantaranya: Pertama, proses permohonan dan penyelesaian banding belum terakomodasi dalam sistem IPROLINE. Kedua, situasi pandemi sehingga sidang banding paten hanya bisa dilakukan secara virtual, dengan segala keterbatasannya.
Ketiga, belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis) Komisi Banding Paten sehingga sering terjadi perdebatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Keempat, kurangnya fasilitas sarana kerja untuk Majelis dan Sekretariat Banding Paten. Serta, adanya keterbatasan SDM Sekretariat Banding Paten yang membantu Pelaksanaan Sidang Majelis.
Kendala-kendala seperti disebutkan diatas, menandakan bahwa Komisi Banding Paten yang memiliki kedudukan yang cukup penting di bidang hukum paten belum terperhatikan dengan baik.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris turut menyayangkan kondisi yang dialami oleh Komisi Banding Paten ini. Karenanya, ia beserta jajarannya di DJKI akan berusaha membantu memperbaiki kondisi tersebut mulai dari infrastruktur, aturan Juknisnya, hingga remunerasinya.
“Banyak yang tidak memahami betapa pentingnya lembaga ini. Pertama adalah bagaimana struktur organisasinya, kedua bagaimana remunerasinya, dan ketiga bagaimana mereka menjalankan tugas yaitu sidang Komisi Banding Paten,” ucap Freddy.
Mengingat begitu pentingnya Komisi Banding Paten, maka harus diperhatikan segala keperluan yang dapat menunjang lembaga ini.
“Saya berharap komisi banding paten ini bahwa dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemeriksaan paten dan yang duduk disana adalah orang-orang yang sangat terhormat. Maka remunerasinya harus betul-betul mumpuni, kalau tidak akan susah untuk menjadi profesional,” ujar Freddy berharap.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
KBP Putuskan Tiga Banding Paten: Arcellx Diterima, Dua Ditolak
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Komisi Banding Paten (KBP) kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum bagi para inventor dan pemegang paten. Dalam tiga sidang terbuka yang digelar di Gedung DJKI pada 13 November 2025, KBP memutuskan untuk menerima satu permohonan banding dan menolak dua permohonan banding yang diajukan oleh Arcellx, Inc., PT Pamapersada Nusantara, dan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha atas sejumlah invensi di bidang bioteknologi, permesinan, dan otomotif.
Kamis, 13 November 2025
DJKI Bahas Strategi Percepatan Permohonan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis pada Senin, 10 November 2025 di Gedung DJKI, Jakarta. Rapat ini membahas proses penanganan permohonan indikasi geografis serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam prosesnya.
Senin, 10 November 2025
Pelantikan Pejabat Fungsional DJKI: Wujud Profesionalisme dan Transformasi Digital Pelayanan KI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui Pelantikan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pranata Komputer di Ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) pada Senin, 10 November 2025.
Senin, 10 November 2025
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
“Karya Berbasis Kecerdasan Buatan, Milik Siapa?”
Senin, 17 November 2025
Menkoperekonomian dan Menkeu Purbaya Kucurkan Rp. 10 Triliun, Indonesia Resmi Menjadi Negara ke-15 di Dunia Yang Memberikan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual
Selasa, 18 November 2025
DJKI Dorong Penguatan Kekayaan Intelektual di Universitas Ibnu Chaldun
Senin, 17 November 2025
