KBP RI Terima Dua Permohonan Banding Koreksi Atas Klaim

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) kembali menerima dua permohonan banding paten melalui sidang terbuka yang disiarkan secara langsung melalui Youtube Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemekumham) pada Kamis, 18 Agustus 2022.

Dalam sidang pertama, Majelis KBP yang diketuai oleh Sri Sulistyani menerima permohonan banding terhadap koreksi atas klaim yang diajukan oleh paten nomor IDP000075641 dengan judul invensi Komposisi Vaksin Terhadap Infeksi Streptococcus Suis milik IDT Biologika GMBH melalui kuasa hukumnya.

“Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta, majelis banding berkesimpulan bahwa permohonan banding nomor registrasi 10/KBP/IV/2021 yang diajukan oleh pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,” terang Sri.

Menindaklanjuti hal tersebut, majelis banding meminta kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mengubah lampiran sertifikat milik pemohon paten.

Kemudian dalam sidang kedua yang diketuai oleh Syafrizal memutuskan untuk menerima permohonan banding koreksi atas klaim dengan nomor registrasi 20/KBP/IX/2020 yang diajukan oleh Redx Pharma Plc. melalui kuasa hukumnya.

Menurut Syafrizal berdasarkan hasil pertimbangan majelis banding, permohonan paten nomor IDP000068219 yang berjudul Turunan-Turunan N-Piridinil Asetamida Sebagai Penghambat Jalur Pensinyalan WNT tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 UU RI nomor 13 tahun 2016 tentang paten.

“Menerima permohonan banding pemohon terhadap koreksi atas klaim 1 (satu) dan klaim 10 (sepuluh) serta mengapus klaim 2 (dua) dan klaim 3 (tiga) yang semula berjumlah 22 klaim menjadi 20 klaim,” jelas Syafrizal.

“Selanjutnya, meminta Menkumham RI untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding ini melalui media elektronik dan atau non elektronik,” tambah Syafrizal. (daw/dit)


TAGS

#Paten

LIPUTAN TERKAIT

Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selasa, 17 Juni 2025

Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).

Selasa, 17 Juni 2025

DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional

Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.

Senin, 16 Juni 2025

Selengkapnya