Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding yang diajukan Nokia Technologies OY dan Nippon Soda Co., Ltd. yang berlangsung pada 13 Januari 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Dalam sidang pertama, Ketua Majelis Banding Paten M. Adril Husni memutuskan menerima permohonan banding koreksi dengan nomor registrasi 2/KBP/I/2025 atas klaim 1, 5, 10, 11, 15, 16, dan 17 dari Paten Nomor IDP000096143 dengan judul invensi Pengalihan Pembawa Radio di dalam Akses Radio.
“Majelis Banding berkesimpulan bahwa Koreksi atas kesalahan pada Klaim 1, 5, 10, 11, 15, 16, dan 17 dari paten Nomor tersebut yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,” ujar Adril.
Selanjutnya pada sidang kedua, Ketua Majelis Banding Erlina Susilawati menerima permohonan banding koreksi dengan Nomor Registrasi 6/KBP/II/2025 atas kesalahan penerjemahan yang terdapat di dalam Klaim 1 dari Paten Nomor IDP000096587 dengan judul Garam Piridinium dan Zat Pengendalian Hama.
Majelis Banding menilai bahwa spesifikasi Permohonan Paten Nomor P00202003733 berupa deskripsi Halaman 1 sampai dengan 91, Klaim 1 sampai dengan Klaim 5, dan abstrak yang menjadi objek pemberian paten sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Pemberian Permohonan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202003733 tanggal 18 November 2024 ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor referensi PAXX055 tanggal 21 Maret 2024.,
“Oleh sebab itu, maka yang menjadi objek banding terhadap koreksi ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pemohon melalui surat nomor referensi PAXX055 tanggal 21 Maret 2024 tersebut,”. Ucap Erlina
Lebih lanjut Erlina menyatakan berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada Angka 1 sampai dengan Angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan terhadap Klaim 1 dari Paten Nomor IDP000096587, khususnya koreksi terhadap definisi substituen Q1 dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Berdasarkan keputusan tersebut, Majelis Banding meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) menggelar Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Kamis, 8 Januari 2026, di Graha Pengayoman, Jakarta. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Kamis, 8 Januari 2026
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Pemeriksa Paten Ahli Madya, Pemeriksa Merek Ahli Madya, serta Analis Hukum Ahli Pertama. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DJKI Andrieansjah pada Selasa, 6 Januari 2026 di Kantor DJKI.
Selasa, 6 Januari 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat pembahasan penguatan konsep Kantor Kekayaan Intelektual (KI) Kelas Dunia di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Senin, 22 Desember 2025 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, bersama pegawai DJKI yang memiliki pengalaman pendidikan dan kerja di luar negeri, termasuk di World Intellectual Property Organization (WIPO). Rapat ini menyoroti tiga isu strategis yang menjadi perhatian utama DJKI, yakni Patent Prosecution Highway (PPH), Publikasi Guideline Pemeriksaan seluruh rezim KI, serta penguatan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Senin, 22 Desember 2025
Selasa, 13 Januari 2026
Senin, 12 Januari 2026
Jumat, 9 Januari 2026