Jakarta – Perwakilan Japan Patent Office (JPO) dari Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC) mengapresiasi langkah-langkah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam meningkatkan kualitas layanan KI di pertemuan daring pada Senin, 17 Februari 2025.
"Kami melihat adanya peningkatan kualitas DJKI dalam menangani permohonan KI, terutama dengan adanya pembentukan divisi-divisi khusus. Strategi yang baik diharapkan dapat terus dipertahankan oleh DJKI," ujar Kitaguchi Keiko perwakilan MURC.
Pada tahun 2024, total permohonan kekayaan intelektual yang diterima DJKI mencapai 347.338. Angka tersebut meningkat sekitar 15% dari permohonan di tahun sebelumnya. Kepala Subdirektorat Kerja Sama Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Marchienda Werdany memaparkan bahwa DJKI telah melaksanakan beberapa strategi untuk mendapatkan pencapaian tersebut.
“Salah satu strategi yang kami lakukan adalah pemberian subsidi 50% untuk biaya permohonan KI bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kami rasa strategi tersebut efektif untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual,” ujar Marchienda.
“Tidak hanya itu, beberapa dinas daerah juga telah berinisiatif memberikan insentif tambahan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan KI mereka,” tambahnya.
Tidak berhenti di permohonan, DJKI juga menekankan perlunya sistem valuasi kekayaan intelektual sebagai bentuk komersialisasi yang akan membawa manfaat bagi pemilik KI. Saat ini, DJKI tengah mengadakan berbagai Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas pembentukan sistem valuasi serta penunjukan valuator yang berperan dalam menilai nilai ekonomi suatu KI.
“Dengan adanya valuasi dan valuator yang jelas, bank dapat memberikan pinjaman dengan sertifikat KI sebagai jaminan ketika mereka membutuhkan pendanaan sebuah riset atau proyek baru," tambah Marchienda.
Dalam hal ini, DJKI berharap JPO dapat memberikan pelatihan teknis terkait valuasi dan valuator serta berbagi praktik terbaik. Selain itu, DJKI juga mengharapkan asistensi teknis dari JPO dalam pelatihan pemeriksaan Paten, Merek, dan Hak Cipta serta Desain Industri (HCDI).
Di samping itu, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia DJKI juga aktif melakukan kerja sama regional dan bilateral dengan berbagai lembaga internasional seperti JPO, Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), serta World Intellectual Property Organization (WIPO).
Melalui pertemuan ini, DJKI juga berharap dapat semakin memperkuat kerja sama dengan JPO dalam berbagai aspek kebijakan KI, sehingga sistem KI di Indonesia dapat terus berkembang dan selaras dengan standar global.
Tidak hanya itu, DJKI juga memastikan bahwa layanan KI dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat melalui berbagai platform digital dan media komunikasi resmi. Masyarakat dapat mengakses informasi lebih lanjut di website dgip.go.id. (mkh/kad)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, 25 Maret 2025 di Gedung DJKI, Lantai 10. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dan diikuti oleh Direktur Jenderal AHU Widodo, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJKI dan Ditjen AHU
Senin, 24 Maret 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Andrieansjah menghadiri Seminar Kekayaan Intelektual yang diinisiasi Universitas Pelita Harapan pada 21 Maret 2025. Mengusung tema "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia di Era Teknologi dan Digitalisasi Kekayaan Intelektual", Andrieansjah memberikan pemaparan materi tentang pelindungan dan kepastian hukum terhadap KI.
Jumat, 21 Maret 2025
Sebanyak 1.160 ASN dari empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengikuti program Mudik Bersama dengan tema "Mudik Aman Sampai Tujuan" pada Jumat, 21 Maret 2025.
Jumat, 21 Maret 2025
Senin, 24 Maret 2025
Jumat, 21 Maret 2025
Jumat, 21 Maret 2025