Jangan Abaikan Notifikasi, Permohonan Desain Bisa Gugur

Jakarta – Banyak pemohon desain industri tidak menyadari adanya notifikasi kekurangan dokumen dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, yang berakibat permohonan tertunda bahkan dianggap ditarik kembali. Padahal, perbaikan bisa dilakukan dengan cepat melalui sistem daring tanpa harus mengulang pendaftaran dari awal. Agar permohonan desain industri tidak tertunda atau gugur, pemohon wajib mengetahui langkah cepat dalam merespons kekurangan tersebut.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menekankan bahwa transparansi sistem digital saat ini memungkinkan pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki data tanpa harus mengulang proses dari awal.

"Kekurangan dokumen biasanya terjadi pada kualitas gambar yang kurang jelas atau ketidaksesuaian surat-surat lampiran. Kuncinya adalah memeriksa aplikasi secara berkala dan respons cepat melalui aplikasi agar permohonan tidak dianggap ditarik kembali," ujar Agung saat ditemui di Kantor DJKI Kamis, 29 Januari 2026.

Pertama, jika kekurangan berupa gambar, pemohon perlu memastikan Gambar Desain memiliki kualitas tinggi dan terlihat tajam; seluruh sudut pandang mulai dari tampak depan, belakang, samping, atas, bawah, hingga perspektif harus tersedia dengan jelas tanpa gangguan latar belakang.

Sebelum mengakses aplikasi, langkah penting yang harus dilakukan pemohon adalah menyiapkan dokumen perbaikan dalam format digital (PDF/JPG) sesuai instruksi yang tercantum pada surat kekurangan.

Kedua, perhatikan kelengkapan Surat Pernyataan, Surat Pengalihan Hak, Surat Kuasa (jika menggunakan kuasa) dan lampiran dokumen lainnya. Dokumen ini wajib dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait untuk menjamin keabsahan hukumnya. Terakhir, pemohon harus menyertakan Surat Pengantar, yaitu sebuah surat yang menjelaskan bahwa kekurangan dokumen telah dilengkapi sesuai dengan nomor permohonan yang sedang diproses.

Kemudian berikut adalah langkah-langkah teknis melakukan unggah susulan melalui laman desainindustri.dgip.go.id:

  1. Login ke Akun: Gunakan akun yang sama saat melakukan pendaftaran awal.

  2. Cek Status Permohonan: Masuk ke menu 'Permohonan Saya' dan cari nomor permohonan yang berstatus 'Formalitas' atau 'Menunggu Tanggapan'.

  3. Pilih Menu Aksi: Klik pada ikon detail atau tombol 'Tanggapi Kekurangan'.

  4. Unggah Dokumen Baru: Masukkan file perbaikan pada kolom yang telah disediakan oleh sistem. Jika diminta memperbaiki gambar, unggah file gambar terbaru yang sudah dikoreksi.

  5. Kirim: Setelah semua file dipastikan benar, klik 'Kirim Tanggapan'.

Pemohon diberikan waktu 3 bulan untuk merespons laporan kekurangan. Jika melebihi batas waktu tersebut, permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang sudah dibayarkan akan hangus.

Oleh karena itu, sangat disarankan bagi pemohon untuk secara rutin memeriksa email atau log-in ke dashboard aplikasi secara berkala setelah mengajukan permohonan. Dengan ketelitian dalam melengkapi persyaratan, proses dari pemeriksaan administratif hingga pemeriksaan substantif dapat berjalan lebih efisien, mempercepat terbitnya sertifikat Desain Industri sebagai perlindungan hukum bagi Pemohon.

 



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis Beras Dayang Rindu

Jakarta - Kabupaten Musi Rawas kini memiliki "harta karun" pertanian yang secara resmi diakui negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyerahkan sertifikat indikasi geografis untuk Beras Dayang Rindu kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Jakarta, 29 Januari 2026.

Kamis, 29 Januari 2026

Indonesia Siapkan Zero Draft Hukum Tata Kelola Royalti Musik Global

Pemerintah Indonesia menindaklanjuti pemaparan dan pengenalan gagasan legally binding instrument tata kelola royalti musik global di lingkungan digital yang telah disampaikan pada pertemuan Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) tahun lalu serta pertemuan dengan para duta besar dari sejumlah negara. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menegaskan bahwa fase lanjutan ini menjadi krusial untuk mengonsolidasikan dukungan internasional pasca-SCCR. 

Kamis, 5 Februari 2026

DJKI Bahas Tarif PNBP Pencatatan Hak Cipta, Dorong Sistem Bundling yang Berkeadilan bagi Musisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum saat ini tengah membangun Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola royalti lagu dan musik yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, dalam pengembangannya, masih terdapat beberapa keberatan dari para musisi, salah satunya tarif pencatatan hak cipta atas lagu dan musik mereka. Hal ini mengingat bahwa data lagu dan/atau musik dalam PDLM dapat berasal dari pencatatan ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan.

Kamis, 29 Januari 2026

Selengkapnya