High Level Forum on China IP Protection
China - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris bersama delegasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri High Level Forum on China IP Protection di Beijing, Jumat (20/4/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen KI menjadi Keynote Speaker pada Innaguration Ceremony of Nation IP Publicity Week 2018. Dalam paparannya, Freddy Harris mengatakan bahwa dasar dari kekayaan intelektual (KI) dapat disederhanakan yaitu administrasi KI (IP Filing), Komersialisasi KI (IP Commercialization) dan Penegakan Hukum KI (IP Enforcement).
Freddy Harris menyampaikan bahwa komersialisasi kekayaan inteletual tidak terlepas dari filisofi dari kekayaan intelektual itu sendiri yaitu kekayaan intelektual selalu terkait dengan hak ekonomi (IP About Economic), Tujuan dari kekayaan intelektual yaitu hak ekonomi (The aim of IP is Economic) dan Tanpa hak ekonomi maka tidak akan ada kekayaan intelektual (Without IP, There is No. IP).
Pada acara tersebut, Freddy Harris mensosialisasikan potensi indikasi geografis yang dimiliki Indonesia, dimana informasi ini mendapat perhatian yang begitu besar dari para peserta Innaguration Ceremony of Nation IP Publicity Week 2018.
“Prioritas DJKI tahun 2018 adalah Indikasi geografis, 2019 adalah desain industri, 2020 adalah pengetahuan tradisional dan 2021 adalah pendaftaran paten”, ucap Freddy Harris.
Menurut Freddy Harris, teknologi informasi DJKI telah mampu memberikan dukungan penuh terhadap pengajuan permohonan kekayaan intelektual di Indonesia.
“Hal ini dapat digambarkan dengan TOP 40 Pelayanan Publik 2017, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia terbaru dengan konsep yang lebih segar dan mudah diakses”, ujar Dirjen KI.
Freddy Harris menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah melakukan berbagai terobosan terkait pelayanan kekayaan intelektual, dimana perkembangan KI saat ini mampu memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.
Selain menghadiri High Level Forum, Delegasi Indonesia juga mengunjungi Kantor Copyright Administration of China. Kunjungan ini membawa misi khusus yaitu Indonesia memiliki harapan besar untuk dapat mempelajari Sistem Pencatatan Hak Cipta di Tiongkok yang perkembangannya begitu pesat.
Selanjutnya, Freddy Harris memimpin delegasi dalam kunjungan ke State of Intellectual Property Office (SIPO). Dalam kunjungan tersebut, SIPO memberikan penjelasan bagaimana memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga memungkinkan para pegawainya dapat bekerja di luar kantor seperti rumah.
Selain itu SIPO menyebutkan bahwa Disaster Recovery Center yang dikelola oleh SIPO terdiri dari dua tempat yang berbeda, yang memungkinkan keamanan dan keselamatan data Hak Cipta di Tiongkok dapat terjaga dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen KI menjadi Keynote Speaker pada Innaguration Ceremony of Nation IP Publicity Week 2018. Dalam paparannya, Freddy Harris mengatakan bahwa dasar dari kekayaan intelektual (KI) dapat disederhanakan yaitu administrasi KI (IP Filing), Komersialisasi KI (IP Commercialization) dan Penegakan Hukum KI (IP Enforcement).
Freddy Harris menyampaikan bahwa komersialisasi kekayaan inteletual tidak terlepas dari filisofi dari kekayaan intelektual itu sendiri yaitu kekayaan intelektual selalu terkait dengan hak ekonomi (IP About Economic), Tujuan dari kekayaan intelektual yaitu hak ekonomi (The aim of IP is Economic) dan Tanpa hak ekonomi maka tidak akan ada kekayaan intelektual (Without IP, There is No. IP).
Pada acara tersebut, Freddy Harris mensosialisasikan potensi indikasi geografis yang dimiliki Indonesia, dimana informasi ini mendapat perhatian yang begitu besar dari para peserta Innaguration Ceremony of Nation IP Publicity Week 2018.
“Prioritas DJKI tahun 2018 adalah Indikasi geografis, 2019 adalah desain industri, 2020 adalah pengetahuan tradisional dan 2021 adalah pendaftaran paten”, ucap Freddy Harris.
Menurut Freddy Harris, teknologi informasi DJKI telah mampu memberikan dukungan penuh terhadap pengajuan permohonan kekayaan intelektual di Indonesia.
“Hal ini dapat digambarkan dengan TOP 40 Pelayanan Publik 2017, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia terbaru dengan konsep yang lebih segar dan mudah diakses”, ujar Dirjen KI.
Freddy Harris menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah melakukan berbagai terobosan terkait pelayanan kekayaan intelektual, dimana perkembangan KI saat ini mampu memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.
Selain menghadiri High Level Forum, Delegasi Indonesia juga mengunjungi Kantor Copyright Administration of China. Kunjungan ini membawa misi khusus yaitu Indonesia memiliki harapan besar untuk dapat mempelajari Sistem Pencatatan Hak Cipta di Tiongkok yang perkembangannya begitu pesat.
Selanjutnya, Freddy Harris memimpin delegasi dalam kunjungan ke State of Intellectual Property Office (SIPO). Dalam kunjungan tersebut, SIPO memberikan penjelasan bagaimana memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga memungkinkan para pegawainya dapat bekerja di luar kantor seperti rumah.
Selain itu SIPO menyebutkan bahwa Disaster Recovery Center yang dikelola oleh SIPO terdiri dari dua tempat yang berbeda, yang memungkinkan keamanan dan keselamatan data Hak Cipta di Tiongkok dapat terjaga dengan baik.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran Konstitusi dalam UU Hak Cipta
Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menyampaikan keterangan resmi mewakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 30 Juni 2025. Dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Presiden RI, pemerintah menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC 2014) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 45).
Senin, 30 Juni 2025
DJKI Edukasi Pelaku UMKM Depok tentang Pentingnya Pendaftaran Merek
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya DJKI dalam kegiatan Sosialisasi Perizinan Usaha UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Depok pada 30 Juni 2025.
Senin, 30 Juni 2025
Ariel Noah dan DJKI Bahas Tantangan AI terhadap Hak Cipta Musik
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Agung Damarsasongko bersama dengan musisi Ariel NOAH membahas tantangan kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI) terhadap hak cipta musik dan lagu dalam podcast Kemenkum “Whats up” edisi ketiga Jumat 27 Juni 2025.
Jumat, 27 Juni 2025
