Hasil Klasifikasi Permudah Telusuri Dokumen Paten
Jakarta - Melakukan klasifikasi dokumen paten yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu tugas penting Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD).
“Karena tidak akan lengkap sebuah dokumen paten tanpa adanya klasifikasi,” tutur Direktur Paten, DTLST dan RD Yasmon dalam kesempatannya membuka acara Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI) melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 9 Agustus 2022.
Menurutnya, proses klasifikasi dokumen paten akan mempermudah para pemangku kepentingan untuk mengetahui bidang teknologi dari suatu invensi yang sedang diajukan atau paten yang sedang ditelusuri oleh siapa saja.
Pelaksana Tugas Sub Koordinator Klasifikasi Paten Setyo Purwantoro menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem klasifikasi International Patent Classification (IPC) dari World Intellectual Property Organization (WIPO).
“IPC ini adalah suatu sarana untuk memperoleh klasifikasi dokumen paten yang seragam secara internasional. WIPO menerbitkan IPC sebagai klasifikasi paten yang sifatnya universal,” terang Setyo.
Setyo menerangkan bahwa IPC merupakan sistem klasifikasi bertingkat untuk mengklasifikasi dan menelusuri dokumen paten yang digunakan untuk menyusun dokumen paten dengan teratur, memetakan secara selektif mengenai informasi tentang paten, serta sebagai dasar penelusuran state of the art.
“Sistem klasifikasi ini juga bertujuan untuk melakukan pengelompokan dokumen permohonan paten sesuai dengan bidang teknik invensi ke dalam seksi, kelas, subkelas, grup utama ataupun sampai dengan subgrup,” papar Setyo.
Selanjutnya, Setyo menyebutkan ada empat fungsi dari IPC, yang pertama sebagai alat penelusuran yang efektif untuk pencarian dokumen paten yang digunakan oleh kantor paten atau pengguna yang lain menilai kebaruan dan mengevaluasi langkah inventif dokumen permohonan paten.
Kedua, sebagai alat untuk menyusun dokumen - dokumen paten secara teratur untuk memudahkan akses terhadap informasi teknis dan informasi hukum yang tercantum di dalamnya.
Ketiga, sebagai pembidangan teknologi tertentu dan yang terakhir sebagai dasar pembuatan statistik kekayaan industri yang dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan teknologi di berbagai bidang.
“Klasifikasi paten juga merupakan sarana penelusuran yang efektif untuk mencari tren teknologi saat ini dan dapat digunakan untuk kajian pengembangan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat,” pungkas Setyo. (daw/dit)
“Karena tidak akan lengkap sebuah dokumen paten tanpa adanya klasifikasi,” tutur Direktur Paten, DTLST dan RD Yasmon dalam kesempatannya membuka acara Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI) melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 9 Agustus 2022.
Menurutnya, proses klasifikasi dokumen paten akan mempermudah para pemangku kepentingan untuk mengetahui bidang teknologi dari suatu invensi yang sedang diajukan atau paten yang sedang ditelusuri oleh siapa saja.
Pelaksana Tugas Sub Koordinator Klasifikasi Paten Setyo Purwantoro menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem klasifikasi International Patent Classification (IPC) dari World Intellectual Property Organization (WIPO).
“IPC ini adalah suatu sarana untuk memperoleh klasifikasi dokumen paten yang seragam secara internasional. WIPO menerbitkan IPC sebagai klasifikasi paten yang sifatnya universal,” terang Setyo.
Setyo menerangkan bahwa IPC merupakan sistem klasifikasi bertingkat untuk mengklasifikasi dan menelusuri dokumen paten yang digunakan untuk menyusun dokumen paten dengan teratur, memetakan secara selektif mengenai informasi tentang paten, serta sebagai dasar penelusuran state of the art.
“Sistem klasifikasi ini juga bertujuan untuk melakukan pengelompokan dokumen permohonan paten sesuai dengan bidang teknik invensi ke dalam seksi, kelas, subkelas, grup utama ataupun sampai dengan subgrup,” papar Setyo.
Selanjutnya, Setyo menyebutkan ada empat fungsi dari IPC, yang pertama sebagai alat penelusuran yang efektif untuk pencarian dokumen paten yang digunakan oleh kantor paten atau pengguna yang lain menilai kebaruan dan mengevaluasi langkah inventif dokumen permohonan paten.
Kedua, sebagai alat untuk menyusun dokumen - dokumen paten secara teratur untuk memudahkan akses terhadap informasi teknis dan informasi hukum yang tercantum di dalamnya.
Ketiga, sebagai pembidangan teknologi tertentu dan yang terakhir sebagai dasar pembuatan statistik kekayaan industri yang dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan teknologi di berbagai bidang.
“Klasifikasi paten juga merupakan sarana penelusuran yang efektif untuk mencari tren teknologi saat ini dan dapat digunakan untuk kajian pengembangan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat,” pungkas Setyo. (daw/dit)
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional
Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.
Senin, 16 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Selasa, 17 Juni 2025
DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional
Senin, 16 Juni 2025
