Gelar Rapat Penilaian Internal, DJKI Optimis Dapatkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Inteleketual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar rapat penilaian internal dan evaluasi untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Senin (6/7) di Aula Oemar Seno Adji, Kantor DJKI, Jakarta Selatan.
Evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, yang dipimpin oleh Inpektur Wilayah V Inspektorat Jenderal, Budi.
Sekretaris DJKI, Chairani Idha, mengatakan bahwa ini merupakan upaya DJKI untuk memperbaiki diri, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mudah, murah dan bebas korupsi.
“DJKI semakin semangat setelah di tahun 2020 meraih wilayah bebas korupsi (WBK),” ucap Idha.
Untuk mewujudkan misi tersebut, DJKI berkomitmen melaksanakan enam area perubahan. Chairani menyebut enam area tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Khusus pada pelayanan publik, DJKI terus berinovasi melalui pengembangan-pengembangan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan kekayaan intelektual (KI) serta memudahkan dalam mencari informasi terkait layanan KI.
“Dengan inovasi-inovasi yang kita ciptakan, DJKI berharap tahun ini mendapatkan predikat WBBM,” kata Idha.
Adapun inovasi yang berhasil DJKI hadirkan adalah aplikasi SipenKI-AI yaitu aplikasi untuk mempercepat dan meningkatkan keakuratan pemeriksaan merek dan desain. Kemudian, aplikasi AmankanRB, dengan aplikasi ini pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi lebih akuntabel karena mulai dari proses pengumpulan data dukung, pengawasan hingga penilaian dapat dilakukan secara sistematis.
Selanjutnya, aplikasi SIKAP sebagai aplikasi untuk yang akan memudahkan para pemeriksa dalam pengumpulan data dukung usulan penetapan angka kredit dan penguji dalam melakukan penilaian kinerja pemeriksa.
Selain itu, ada aplikasi SiBAPE yang merupakan sistem aplikasi persedian barang milik negara (BMN) untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan BMN.
Selain itu, DJKI juga menghadirkan layanan terbaru kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait kekayaan intelektual melalui video conference. Dengan begitu, masyarakat dapat berkonsultasi dengan cara tatap muka tanpa harus datang ke kantor DJKI.
Evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, yang dipimpin oleh Inpektur Wilayah V Inspektorat Jenderal, Budi.
Sekretaris DJKI, Chairani Idha, mengatakan bahwa ini merupakan upaya DJKI untuk memperbaiki diri, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mudah, murah dan bebas korupsi.
“DJKI semakin semangat setelah di tahun 2020 meraih wilayah bebas korupsi (WBK),” ucap Idha.
Untuk mewujudkan misi tersebut, DJKI berkomitmen melaksanakan enam area perubahan. Chairani menyebut enam area tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
Khusus pada pelayanan publik, DJKI terus berinovasi melalui pengembangan-pengembangan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan kekayaan intelektual (KI) serta memudahkan dalam mencari informasi terkait layanan KI.
“Dengan inovasi-inovasi yang kita ciptakan, DJKI berharap tahun ini mendapatkan predikat WBBM,” kata Idha.
Adapun inovasi yang berhasil DJKI hadirkan adalah aplikasi SipenKI-AI yaitu aplikasi untuk mempercepat dan meningkatkan keakuratan pemeriksaan merek dan desain. Kemudian, aplikasi AmankanRB, dengan aplikasi ini pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi lebih akuntabel karena mulai dari proses pengumpulan data dukung, pengawasan hingga penilaian dapat dilakukan secara sistematis.
Selanjutnya, aplikasi SIKAP sebagai aplikasi untuk yang akan memudahkan para pemeriksa dalam pengumpulan data dukung usulan penetapan angka kredit dan penguji dalam melakukan penilaian kinerja pemeriksa.
Selain itu, ada aplikasi SiBAPE yang merupakan sistem aplikasi persedian barang milik negara (BMN) untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan BMN.
Selain itu, DJKI juga menghadirkan layanan terbaru kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait kekayaan intelektual melalui video conference. Dengan begitu, masyarakat dapat berkonsultasi dengan cara tatap muka tanpa harus datang ke kantor DJKI.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI dan Pemkot Depok Siap Hadirkan Layanan KI Terpadu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok membahas rencana integrasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui skema one stop service di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan KI bagi masyarakat.
Rabu, 11 Februari 2026
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
DJKI Perkuat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat belanja masalah Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Ditgakum) di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Rabu, 4 Januari 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Rapat ini membahas kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinkronisasi perencanaan anggaran guna menjawab tantangan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin kompleks.
Rabu, 4 Februari 2026
